(Instagram/@domi_photos)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ketua Umum Dewan Pimpinan Agung Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Tan Seri Syahril Abu Bakar meminta pemerintah pusat segera turun tangan mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Riau.
Ia mengingatkan, sebelumnya Presiden Joko Widodo memberikan ancaman kepada Pangdam, Danrem, Kapolda, hingga aparatur negara lainnya, yang telah diberikan mandat apabila karhutla dan kabut asap kembali terjadi di daerah kewenangannya.
"Sebelumnya, Pak Jokowi itu pernah bilang akan mencopot Pangdam, Danrem, Kapolda jika terjadi karhutla lagi. Tapi mungkin karena belum sampai menutup bandara, ancaman itu belum dilakukan. Tetapi kita minta, pemerintah pusat segera turun tangan ke provinsi," ujarnya, Kamis 12 Oktober 2023.
Lebih lanjut, ia mengatakan saat ini Provinsi Riau sedang tidak memiliki kepala daerah. Karena meski masih menduduki posisinya, Syamsuar telah mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau.
Baca Juga
"Riau sedang tidak ada kepalanya. Gubernur sudah mengundurkan diri, sudah tidak bisa lagi membuat keputusan, mencairkan duit dan kalau sudah mundur seharusnya sudah keluar dari rumah dinas, tidak pakai mobil dinas dan tidak jalan-jalan ke Jerman," jelasnya.
Sementara itu, ia meminta agar pemerintah pusat memperhatikan penyaluran anggaran bagi penanganan karhutla di Riau. Karena untuk para petugas di lapangan, tentu membutuhkan biaya operasional dalam memadamkan api.
"Pengalaman kita, api ini kecil lama-lama jadi besar dan sulit dipadamkan. Memadamkan tentu butuh dana besar, walaupun tidak ada api, mencegah api itu muncul juga butuh dananya," pungkasnya.
