(Dok. Manggala Agni)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tak kunjung usai. Terbaru terjadi di Desa Muaro Sentajo, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Rabu, 11 Oktober 2023.
Kabut asap dari karhutla semakin memperkeruh kualitas udara di Provinsi Riau, khususnya di Kota Pekanbaru. Dampaknya, sudah banyak warga yang terserang penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut atau ISPA di Pekanbaru.
Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru mencatat total kasus ISPA dengan pneumonia sampai saat ini mencapai 618 orang.
Mirisnya, dari total kasus tersebut paling banyak yang mengalami ISPA pneumonia masih usia anak-anak. Total jumlahnya mencapai 604 orang anak-anak.
Kebanyakan pasien ISPA merupakan anak di bawah lima tahun atau balita. Jumlah anak di bawah lima tahun yang mengalami ISPA dengan pneumonia mencapai 575 orang.
"Kasus ISPA di Kota Pekanbaru didominasi anak-anak, kita imbau agar orang tua mengurangi aktivitas anak di luar rumah," jelas Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, dr Zaini Rizaldi, Senin 9 Oktober 2023.
Kondisi ini, kata dr Zaini, lantaran kabut asap masih melanda kota akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kualitas udara di kota ini juga masih berada di level kuning atau tidak sehat.
Diskes Kota Pekanbaru sudah menyampaikan agar puskesmas menyediakan ruangan khusus bagi pasien ISPA. Hal ini untuk mempercepat akses layanan kesehatan bagi pasien ISPA yang terkena dampak kabut asap.
"Anak-anak, ibu hamil dan lansia rentan kena dampak kabut asap. Nantinya bakal disediakan ruangan khusus ISPA di puskesmas," ungkapnya.
Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), mencatat ada 47 titik panas di Riau, Kamis, 12 Oktober 2023. Titik panas itu terpantau di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) sebanyak 37 titik. Kemudian, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sebanyak tiga titik panas.
Kabupaten Bengkalis dan Kuantan Singingi (Kuansing) masing-masing dua titik panas. Selanjutnya, di Kabupaten Pelalawan dua titik panas dan Siak sebanyak satu titik panas
Baca Juga
"Kalau untuk Sumatera terpantau 700 titik panas. Riau masih ada juga terpantau ya, ada 47 titik panas," kata Prakirawan BMKG Stasiun Pekanbaru, Yasir Prayuna.
Kuat dugaan, memutihnya langit di Riau dan kualitas udara yang buruk disebabkan karena karhutla di Kabupaten Kota di Provinsi Riau yang tak kunjung padam.
Menanti Janji Jokowi Copot Pangdam dan Kapolda Jika Ada Karhutla
Direktur Eksekutif Bahtera Alam Riau Harry Oktavian mengatakan, sudah waktunya bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil sikap tegas untuk mengantisipasi karhutla. Satu di antaranya, dalam meminta tanggung jawab pihak-pihak yang sudah diberikan mandat untuk mengantisipasi karhutla di wilayahnya masing-masing.
Presiden Jokowi pernah mengingatkan akan mencopot Pangdam dan Kapolda jika karhutla kembali terjadi.
"Tadi saya ulangi mengenai perjanjian 7 tahun yang lalu masih berlaku sampai sekarang. Kalau ada kebakaran besar di provinsi yang tanggung jawab pangdam, kapolda, danrem," ujar Jokowi beberapa waktu lalu.
"Presiden harus punya komando yang tegas. Harusnya kita tagih janjinya sekarang. Demi kenyamanan masyarakat Indonesia," ujar Harry Oktavian, Selasa 10 Oktober 2023.
Tindak Tegas Pengganggu Ketertiban
Menurutnya, karhutla merupakan kejadian yang terus berulang terjadi di Provinsi Riau sejak belasan tahun lalu. Maka seharusnya, pemerintah sudah tidak lagi gagap melakukan langkah antisipasi.
"Menurut kita, saat ini persoalan dalam tata kelola lahan dan gambut yang selama ini terabaikan. Banyak perizinan yang dikeluarkan di daerah rawan terbakar, pemerintah juga belum tegas terkait pengelolaan lingkungan," jelasnya.
Senada dengan hal itu, Pengamat Lingkungan Rawa El Almady mengatakan bahwa Presiden Jokowi harusnya konsisten dalam menerapkan apa yang dia sampaikan. Dalam penanganan karhutla, ia juga meminta agar presiden turun tangan langsung dan memberikan ketegasan kepada pengusaha bandel maupun jajarannya di daerah.
"Harusnya Pak Jokowi ini konsisten dengan pernyataannya. Apa yang disampaikan sebelumnya (pencopotan apabila ada Karhutla) segera direalisasikan," jelasnya.
"Saat ini pengawasan kepada pengusaha bandel makin longgar. Ini saya kira karena ketergantungan Jokowi untuk membangun infrastruktur, terutama IKN, jadi kemungkinan janji Jokowi itu tidak akan diterapkan," jelasnya .
"Saat ini pengawasan kepada pengusaha bandel makin longgar. Ini saya kira karena ketergantungan Jokowi untuk membangun infrastruktur, terutama IKN, jadi kemungkinan janji Jokowi itu tidak akan diterapkan," jelasnya.
Menurutnya, penanganan karhutla harus diupayakan dengan pencegahan kebakaran. Karena, apabila karhutla sudah terjadi, satu-satunya cara untuk memadamkan api hanyalah dengan modifikasi cuaca.
"Karhutla ini hanya bisa ditalangi dengan hujan buatan. Cara lain akan mubazir karena lanskap air atau stabilitas air bawah tanah sudah terganggu," pungkasnya.
