Berkas perkara dugaan korupsi di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Dumai telah lengkap atau P-21/Dok Kejari Dumai
(Dok Kejari Dumai)
RIAU ONLINE, PEKANBARU-Berkas perkara dugaan korupsi di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Dumai telah lengkap atau P-21.
Penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Dumai kemudian melimpahkan kewenangan penanganan perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan siap untuk segera disidangkan.
"Masing-masing berkas penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum tanggal 21 September 2023," ujar Kepala Kejari (Kajari) Dumai, Agustinus Herimulyanto melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Abu Nawas, Jumat, 22 September 2023.
Selanjutnya, penyidik melimpahkan para tersangka dan barang bukti ke JPU. Tahap II dilaksanakan di Kantor Kejari Dumai.
"Usai tahap II, para tersangka tetap ditahan dalam rutan oleh Penuntut Umum," tegas Abu Nawas.
Sebelumnya, Abu Nawas pernah mengatakan bahwa ketiganya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Yakni, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan untuk memperkaya atau menguntungkan orang lain dan juga diri sendiri.
Baca Juga
Akibatnya timbul kerugian keuangan negara Cq Baznas Kota Dumai sekitar Rp1.420.405.500 selama kurun waktu 2019 hingga 2021.
Sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kota Dumai.
"Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," kata Abu Nawas belum lama ini.
Penyidikan perkara ini telah dimulai sejak akhir tahun 2022 lalu. Ada tiga orang tersangka dalam perkara ini.
Ketiga nama orang tersebut yaitu, Ishak Effendi dan Isman Jaya yang masing-masing menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua II Baznas Dumai tahun 2019-2021. Lalu, Indra Syahril yang merupakan mantan Bendahara Baznas Dumai.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik telah memperoleh cukup bukti bahwa diduga keras sebagai pelaku rasuah dengan modus operandi, antara lain: melakukan pemotongan uang kegiatan, membuat dan mencairkan dana penerima bantuan fiktif.
