(LARAS OLIVIA/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru diminta gencar menerapkan pembayaran digital, terutama dalam pengelolaan retribusi daerah.
Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun menyebut, dengan menerapkan pembayaran digital, dapat meminimalisir Kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).
"Agar tidak ada bias pendapatan asli daerah. Sehingga, PAD bisa terus meningkat," ujarnya, Rabu 15 Agustus 2023.
Ia menyebut, saat ini pihaknya juga menggandeng perbankan untuk bekerjasama dalam hal pembayaran secara non-tunai maupun pembayaran melalui QRIS.
"Kami sudah bekerja sama dengan beberapa bank dalam pembayaran pajak secara digitalisasi di Bapenda. Namun, kami butuh komitmen juga dengan beberapa OPD," ulasanya.
Baca Juga
Menurutnya, jika PAD tidak maksimal, maka pembangunan tak dapat terwujud secara merata. Belum lagi, katanya, pemerintah kota juga harus melaksanakan program pemerintah pusat.
"Kami juga harus melaksanakan program pemerintah pusat seperti stunting, pemilihan ekonomi nasional, penanganan inflasi, dan kemiskinan ekstrem. Makanya, kami butuh PAD yang tinggi," paparnya.
Ada berbagai retribusi yang harus didorong menggunakan pembayaran digitalisasi. Retribusi yang belum maksimal dan belum menerapkan transaksi digital antara lain, pelayanan kesehatan, persampahan, pemakaman, pasar, pengujian kendaraan bermotor.
Selain itu juga ada pemeriksaan alat damkar, pelayanan tera, pengendalian menara telekomunikasi, terminal, pelabuhan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau retribusi IMB, dan pemakaian kekayaan daerah.
