Pendapatan Aset yang Dipisahkan di Pemprov Riau Jauh dari Target, Dewan: Luar Biasa

Laporan: MG Yogi Septian Yahya

RIAU ONLINE, PEKANBARU - DPRD Riau menyayangkan penerimaan pendapatan aset yang dipisahkan di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau meleset jauh dari target.

Sekretaris Komisi II DPRD Riau, Husaimi Hamidi, mengatakan target penerimaan dari pendapatan aset yang dipisahkan sebesar Rp 500 miliar lebih, hanya terealisasi sekitar Rp 101 miliar.

“Itu kan luar biasa jauhnya ketika saya pertanyakan ini. Apakah salahnya di perencanaan atau dinasnya, atau instansi terkait yang kurang bekerja? Nah karena perencanaannya salah rencana itu diperbaiki,” tegas Husaimi, Jumat, 4 Agustus 2023.

Menurut dia, masih banyak pihak yang belum memahami tentang penerimaan pendapatan itu antara resolusi dan dividen. Banyak orang menganggap dividen sama dengan resolusi. 

“Sementara resolusi itu lima hari ini langsung masuk kas daerah. Kalau dividen tidak, dividen masuk keputusan dulu, RUPS dulu, baru diberikan kepada pemda. Arti kata dividen tahun berjalan itu diakui setelah tahun berikutnya,” jelasnya.

Politikus PPP itu menuturkan, dividen 2021 akan diperuntukkan 2022. Namun, target 2022, kata Husaimi, justru salah.

“Maunya mulai hari ini dijadikan cambuk untuk berubah ke depannya. Sering kita memasukkan pendapatan yang sedang kita khayalkan yang akan kita terima,” jelasnya.

Husaimi menegaskan, sebaiknya pembahasan APBD dilakukan secara matang. Apalagi, sebelumnya Gubernur Riau mengatakan bahwa dividen akan masuk dan sudah mengundang kepala daerah untuk rapat percepatan.

"Artinya kan masih pembahasan. Kalau pun masuk, jika tidak diubah anggaran dasar, tidak ada aturan yang membolehkan deviden itu dibagi di tahun berjalan. Kecuali anggaran dasarnya diubah," terangnya. 

Sebagai contoh, ia menyoroti PT Riau Petroleum yang diperkirakan tidak akan masuk pada tahun ini. Ia meminta pihak terkait yang mengurus persoalan ini agar dievaluasi. Sebab, pihak-pihak yang mengurus masalah ini tidak mampu bekerja.

"Evaluasi direktur Riau Petroleum, karena dia tidak mampu. Kemudian biro ekonomi, asisten II," tutupnya.