RIAU ONLINE, PEKANBARU - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau (Unri) menggelar aksi propaganda dengan memasang spanduk di beberapa titik strategis di Kota Pekanbaru.
Pemasangan spanduk propaganda ini merupakan bentuk protes dan kekecewaan BEM UNRI terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang dinilai tak tuntas dalam memberantas beragam masalah yang semakin mencekik kesejahteraan masyarakat Riau.
Menteri Sosial Politik BEM Universitas Riau, Muhammad Ravi, mengatakan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Gubernur Riau, Syamsuar, Riau tak henti-henti dibayangi berbagai polemik dan persoalan dari banyak aspek yang tidak kunjung terselesaikan.
"Kami menilai Gubernur Syamsuar bersama Pemerintah Provinsi Riau saat ini masih sangat minim ketercapaiannya. Alih-alih fokus menyelesaikan segala bentuk polemik permasalahan yang masih menghantui masyarakat Riau, yang ada hanya fokus pada kegiatan seremonial yang sifatnya untuk mencitrakan diri agar terlihat baik," kata Ravi.
Dilanjutkannya, pihaknya masih menemukan berbagai bentuk permasalahan, salah satunya Karhutla yang mulai menjadi pusat perhatian belakangan ini.
"Selain itu, kita menilai hingga saat ini infrastruktur Riau yang sangat memprihatinkan. Sampai pada Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang sudah membakar 956 hektar lahan pada tahun 2023. Kami menilai Gubernur Riau tidak mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik selama hampir lima tahun menikmati kemewahan masa jabatannya," ujarnya.
Selain itu, pendidikan di Provinsi Riau lagi-lagi belum bisa memberikan angin segar yang merata untuk seluruh Masyarakat Riau. Permasalahan PPDB tiap tahunnya selalu menjadi persoalan musiman yang terus saja tidak mendapatkan titik akhir yang tuntas.
"Di tahun 2023 ini, sudah 31 laporan mengenai PPDB yang masuk pada Ombudsman RI Perwakilan Riau. Kecurangan dalam menyiasati sistem zonasi terus terjadi untuk kepentingan sebagian pihak. Dari sudut aspek masalah yang lainnya yakni bobroknya infrastruktur yang ada di Riau," ucap Ravi.
Belum lama ini, dikatakan Ravi, prestasi suram didapatkan Provinsi Riau yaitu menjadi predikat kedua sebagai provinsi dengan jalan rusak terpanjang di Indonesia. Hal ini tentu menambah rentetan catatan hitam yang tidak bisa diselesaikan bahkan hingga hitungan bulan menuju berakhirnya kepemimpinan Gubernur Riau.
Tak berhenti di situ, Ravi menjelaskan persoalan lain juga muncul dari dunia kesehatan, dimana tenaga kerja kesehatan yang tidak tersebar merata keseluruh pusat pelayanan kesehatan masyarakat yang ada.
"Ditemukan ketimpangan dari beberapa rumah sakit atau pusat kesehatan naungan pemerintah di daerah 3T yang kekurangan tenaga ahli. Namun di perkotaan yang ada di Riau, ditemukan tenaga kesehatan ahli yang berlebih. Kemudian permasalahan yang menjadi tambahan musim yang selalu dihadapi dan dibincangkan tiap tahunnya ialah Karhutla. Pembakaran hutan dan pembukaan lahan secara liar terus saja terjadi. Peran pemerintah provinsi semakin dipertanyakan," tegasnya.
Ditambahkan Presiden Mahasiswa BEM Unri, Khoirul Basar menyebutkan, jelang 66 tahun Provinsi Riau melebarkan pelayarannya di bawah junjungan Langit Melayu, kesejahteraan masyarakat Riau menjadi PR yang terus saja tidak bisa diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi. Beragam permasalahan terus bermunculan dari setiap sudut yang ada di Bumi Lancang Kuning ini.
"Apakah Pemerintah Provinsi hanya mampu menebar janji-janji di awal kepemimpinan namun faktanya, jelang berakhir masa jabatan justru tumpukkan masalah ditinggalkan begitu saja,” tutupnya.
