Pemko Pekanbaru Punya Utang Rp 125 Miliar, Numpuk Sejak Tahun 2017

RIAU ONLINE, PEKANBARU-Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru masih memiliki utang hingga puluhan miliar. Utang ini terhitung sejak tahun 2017 dengan total mencapai Rp 125 Miliar.

Meski nyatanya utang pemerintah kota menumpuk, namun Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution menampik kondisi keuangan pemerintah kota sedang defisit. Ia memastikan sejumlah program prioritas masih berjalan terutama di sektor kesehatan.

 

"Bukan defisit, tapi kondisinya seimbanglah, ada penerimaan kita setiap saat. Program yang belum prioritas kita tunda dulu, untuk program yang menyangkut pelayanan dasar tentu bakal tetap berjalan," paparnya.

 

Ia mengaku, pembayaran utang bakal berlangsung secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Menurutnya, dalam kondisi sulit seperti ini, pemerintah kota bakal berinovasi menyelesaikan tunggakan hutang.

 

"Beban daerah itu masuk hutang daerah, bakal kita bayarkan secara bertahap," bebernya.

 

Saat ini Pemerintah Kota Pekanbaru menggelontorkan anggaran mencapai Rp 41,5 miliar untuk mendukung Universal Heatlh Coverage (UHC).

 

Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun pun mengaku sudah menghadap Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Dirinya meminta langsung dukungan bantuan demi tercapainya program kesehatan bagi masyarakat.

 

"Kami juga sudah menghadap pak Sekda Provinsi Riau untuk menambah keuangan demi layanan kesehatan," kata Muflihun.

 

Uun, sapaan akrabnya, tak menampik kondisi keuangan Pemko Pekanbaru belum pulih. Anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru bahkan mengalami defisit selama dua tahun ini.

 

Kalau pun belum bisa menyelesaikan tunda bayar semuanya, minimal tidak ada penambahan defisit lah," ujarnya.

 

Terkait kondisi keuangan di tahun 2023, Muflihun mengakui ada sejumlah kegiatan yang bergeser atau ditunda hingga tahun 2024 mendatang. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan anggaran.

 

 

 

Dirinya beralasan harus ada ruang untuk pergeseran anggaran, apalagi pemerintah kota sudah mendapat surat dari pemerintah pusat agar menyiapkan anggaran untuk Pemilu 2024.

 

"Kita ada surat dari pusat terkait penyiapan dana untuk KPU dan Bawaslu. Hari ini kita butuh dana sekitar Rp 80 miliar untuk pesta demokrasi, 40 persen harus kita anggarkan tahun ini. Pastinya terjadi pergeseran, ada kegiatan yang kita pending tahun depan," paparnya.