RIAU ONLINE, PEKANBARU - Tidak lama lagi, masyarakat Indonesia akan kembali memilih pemimpin melalui pesta demokrasi Pemilu 2024. Bahkan saat ini, suka cita memasuki tahun politik sudah mulai dirasakan.
Pemilu yang aman dan damai perlu dijaga demi terwujudnya demokrasi yang adil di tengah rakyat Indonesia. Sehingga, keberagaman sudut pandang politik perlu dijaga agar suasana mencekam di tengah perbedaan dapat dihindari.
Seiring dengan Pemilu 2024 yang semakin dekat, Gubernur Riau, Syamsuar, berupaya membangun sinergisitas kebangsaan bersama BEM se-Riau sebagai bentuk kolaborasi dalam rangka menyukseskan pemilu.
"Konsep kolaborasi semua tokoh, stakeholder, elemen atau unsur masyarakat yang berkaitan dengan pemilu ikut serta mendukung, tentunya penyelenggaraan pemilu berjalan damai dan berkualitas," katanya saat mengisi seminar kebangsaan dengan tema Pemilu sebagai Sarana Integrasi Bangsa yang digelar BEM se-Riau, Kamis, 1 Juni 2023.
Menurut Syamsuar, BEM se-Riau telah tepat menggelar seminar mengingat sebagian pemilih berasal dari kaum muda.
"Nantinya adik-adik BEM bisa menyampaikan kepada teman-temannya serta seluruh elemen masyarakat. Agar pemilih yang akan datang ini bisa memilih dengan jujur, adil, aman, damai, dan tidak merusak integritas bangsa," harapnya.
Selain itu, Syamsuar juga meminta agar hasil dari seminar ini bisa juga dipraktikkan di kegiatan kampus termasuk juga kegiatan di lapangan.
Syamsuar pun membeberkan tiga poin penting yang menjadi faktor suksesnya penyelenggaraan pemilu dan integrasi bangsa
Pertama, penyelenggaraan pemilu harus berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika penyelenggaraan pemilu sudah sesuai ketentuan, maka kepercayaan publik atas hasil pemilu akan kuat dan sulit terbantahkan.
"Berbeda jika penyelenggaraannya sudah tidak sesuai ketentuan, maka hasilnya akan mudah diragukan publik," ujarnya.
Kedua, faktor yang dapat mewujudkan pemilu sebagai integrasi bangsa adalah peserta Pemilu yang mematuhi peraturan. Proses kontestasi diikuti sesuai regulasi, tidak mencari celah hukum untuk membenarkan tindakannya.
"Di antaranya yaitu tidak mengeksploitasi politik identitas, tidak melakukan tindakan yang dilarang, dan sportif dalam berkompetisi," terangnya.
Kemudian yang ketiga yaitu warga yang memiliki hak pilih harus menjadi pemilih berdaulat, menjadi pemilih cerdas, memilih dengan pertimbangan rasional, bukan emosional, apalagi politik transaksional.