Bupati Meranti Dulu Ancam Pindah ke Malaysia, Angkat Senjata, Kini Ditangkap KPK

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 6 April 2023 malam. Adil ditangkap bersama beberapa orang lainnya.

Beberapa waktu lalu Adil sempat memantik kehebohan sebelum akhirnya terjerat OTT KPK. Adil pernah mengancam akan pindak ke Malaysia bahkan sampai angkat senjata.

Adil juga marah-marah sambil menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) isinya setan. Pernyataan Adil sontak menuai sorotan dari berbagai pihak.

Berawal dari Rakornas yang dihadirinya pada Desember 2023. Rakornas tersebut bertema Perspektif Daerah Penghasil berdasarkan UU nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menteri Dalam Negeri yang diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan, La Ode Ahmad Pidana Bolombo, secara langsung membuka rapat tersebut. Ketika itu, Adil menyinggung dana hasil Rp 10 triliun yang diambil pemerintah pusat.

Padahal menurut Adil, wilayanya merupakan daerah miskin yang harusnya mendapatkan perhatian lebih. Apalagi, sudah menyumbangkan migas dalam jumlah yang cukup besar.

"Kami juga masih bisa makan, daripada uang kami dihisap pusat. Karena kami daerah miskin, migas kami ambil Rp 10 triliun. Jika daerah miskin, esktrim, ada minyak, uangnya diambil, pemerataannya di mana," ujarnya, dikutip dari jaringan RIAU ONLINE, Suara.com, Jumat, 7 April 2023.

Adil menegaskan, pemerintah pusat harusnya memprioritaskan daerah yang telah menymbangkan hasil migas yang tergolong besar.

"Seharusnya kami yang jadi prioritas. Pak Jokowi sendiri target wajib 0 persen (angka kemiskinan). Bagaimana kami mau membangun rumahnya, bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan buruhnya, nelayannya," ungkitnya.

Muhammad Adil kemudian mengungkit bagaimana daerah miskin bisa berkembang pesat jika produksi migas diambil tanpa ada transparansi dan bagi hasil yang adil. Padahal pendapatan migas tersebut sangat diperlukan guna mensejahterakan rakyatnya.

Dia pun mengungkapkan ribuan warga tidak bisa bekerja ke Malaysia saat pandemi Covid-19 lalu. Kondisi tersebut memperparah kemiskinan, dan belum mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.

Karena itu, ia mengancam jika pemerintah pusat tidak mau urus daerah, maka lebih baik memberikan Meranti ke negeri sebelah, Malaysia.

"Jika bapak (Presiden Jokowi) tidak mau urus, kasihkan kami ke negeri sebelah," singgungnya.

Bahkan, ia pun mengungkapkan ancaman lainnya jika persoalan bagi hasil migas masih tidak terselesaikan.

"Apa perlu Meranti angkat senjata," katanya.

Saking emosinya, ia sempat memastikan akan melakukan gugatan hukum terhadap pembagian dana bagi hasil migas ini.

"Jika tidak bisa juga, kita ketemu di mahkamah. Izin pak, saya enek menghadap bapak ini, saya lebih baik keluar," katanya lagi.

Adil mengaku telah tiga kali berkirim surat ke Menteri Keuangan, Sri Mulyani, untuk meminta penjelasan melalui audiensi. Tapi dia mengaku tak puas karena jawabannya selalu minta pertemuan secara online, sedangkan saat meminta audiensi di Kemeterian Dalam Negeri bersedia offline.

"Sampai ke Bandung saya kejar orang Kemenkeu juga tidak hadir yang kompeten, itu yang hadir waktu itu entah staf entah apa, sampai pada waktu itu saya ngomong ini orang keuangan isinya iblis atau setan, nah hari ini pak saya kejar lagi," ucap Adil.