(istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU-Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau ternyata memperoleh Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bernilai fantastis setiap bulannya. Nilai TPP yang diterima mencapai puluhan juta rupiah.
Seperti yang diperoleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto. Kini tiap bulannya ia menerima TPP diluar gaji sebagai pejabat eselon I. Jumlah tambahan gaji yang diterima SF Hariyanto Rp 90 juta lebih tiap bulannya.
Nominal tersebut sesuai yang diatur dalam SK ditandatangani Gubernur Riau dengan Nomor: Kpts.1945/XII/2022 Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tanggal 30 Desember 2022.
Jumlah yang diterima SF Hariyanto tersebut mengalami kenaikan lebih dari 20 juta dari TPP sebelumnya yang ditandatangani oleh Gubernur Riau (Gubri), Wan Thamrin Hasyim pada 2018. Ketika itu, TPP untuk Sekdaprov Riau dengan kelas jabatan 17 menerima Rp 69.531.000 per bulannya.
TPP sebesar Rp 69 ,5 juta tersebut diatur dalam SK Gubri Nomor:Kpts/1187/XII/2018 tentang Besaran Tambahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2018 tertanggal 31 Desember 2018. SK tersebut mengatur TPP untuk jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana.
Pengamat kebijakan publik, Elfiandri menilai adanya TPP ini mesti sejalan dengan peningkatan kinerja ASN. Ia mempertanyakan adakah tolak ukur yang sesuai dengan adanya tambahan gaji pegawai ini.
"Semua kan harus ditengok dulu, kerja mereka itu signifikan gak, jangan kita menaikkan dulu sementara kinerjanya masih biasa, atau kinerja turun itu malah tidak adil. Itu ada konsekuensi dan apa tolak ukurnya?" jelasnya, Jumat 24 Februari 2023.
Dosen UIN Suska Riau ini menyebut, kenaikan TPP juga mesti sesuaikan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau. Dalam menentukan nominal TPP juga pertimbangkan kelayakan untuk pendapatan wilayah.
"Pertama yang harus dipertimbangkan adalah kondisi kemampuan daerah, berapa sih tinggi penghasilan satu pejabat di Provinsi Riau, APBD nya kategori apa. Kita bandingkan dengan APBD kita, berapa persen diambil dari sana, ditotalkan semua TPP," paparnya.
Baca Juga
"Yang kedua tentu kinerja. Jadi, tunjangan itu boleh kita berikan kalau sudah tercapai kinerjanya, itu yang kita harapkan. Umpamanya tingkat kinerjanya naik dari 50 ke 80, itu kan luar biasa kinerjanya," sambung dosen yang mengajar Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini.
Dirinya mengkhawatirkan akan terjadi kesenjangan, kalau tunjangan terlalu tinggi dari penghasilan. Menurutnya, TPP sifatnya tidak tetap, harus ada tolak ukur kinerja yang jelas, dan TPP sifatnya tidak permanen.
"Jangan nanti ada terjadi kesenjangan antara penyelenggara pemerintahan dengan rakyat dan juga pekerja swasta, karena tak elok. Harus ada hati nurani dan kearifan," tuturnya.
Adanya kebaikan TPP ini dirasakan bagi semua pegawai, baik yang struktural maupun fungsional. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Provinsi Riau, Kemal menegaskan bahwa kenaikan TPP karena adanya penyesuaian.
"Tambahan TPP 2023 yang bisa saya jelaskan, ada beberapa jabatan yang mengalami penyesuaian karena ada kenaikan harga barang-barang, dan inflasi," jelasnya kepada Riau Online, Jumat, 17 Februari 2023.
Diuraikannya, untuk tingkat Jabatan Pimpinan Pratama (JPP) seperti kepala dinas, kepala badan, kepala biro itu mengalami kenaikan sebesar 17 hingga 30 persen dari sebelumnya.
Kemudian, untuk eselon III naik sekitar Rp 4 juta, eselon IV naik Rp 2 juta, untuk pelaksana naik Rp 1 juta, dan P3K naik Rp 500 ribu.
Ditanya menyoal TPP Setda Provinsi Riau Rp90 juta? Lagi-lagi Kemal menyatakan bahwa itu penyesuaian aja.
"Terimanya ga sampai Rp 90 juta karena itu sudah potong pajak dan lain-lain. Paling dia terima sekitar Rp 69 juta. Memang di angka nominal seperti itu, tapi kan terima bersihnya ga segitu. Ada pemotongan untuk BPJS dan juga zakat," ungkapnya.
