(Bagus Pribadi/RIAUONLINE.CO.ID)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota DPRD Riau mempertanyakan tiga nama usulan pengganti Sekretaris Dewan (Sekwan). Misalnya, Ketua Fraksi PKB, Ade Agus Hartanto mengatakan usulan tersebut tidak tuntas dibicarakan di antara fraksi di DPRD Riau dan menyatakan pimpinan DPRD dan Gubernur Riau berpotensi bikin gaduh.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua I DPRD Riau, Syafaruddin Poti, menanggapi keras dengan menyebut agar usulan ini disampaikan di rapat paripurna bukannya di media.
"Sampaikan lah di rapat, kan ada ruangnya. Hadir di paripurna, ruang-ruang rapat ini," tegas Poti, Kamis, 23 Februari 2023.
Politikus PDI Perjuangan itu menuturkan, seharusnya hal-hal itu dibicarakan di rapat termasuk rapat paripurna. Namun ternyata Ade Agus justru tak hadir dan tak ada satupun yang protes terkait dengan usulan nama-nama tersebut di paripurna yang juga dihadiri Wakil Gubernur Riau tersebut.
"Tak perlu dibicarakan di media massa, bicaranya di dalam. Ada lembaga kita. Di paripurna kan bisa disampaikan, apa tadi ada yang keberatan?" terangnya.
Tak berhenti di situ, Poti menegaskan, hal itu sebagai tindakan pengecut karena tak berani menyatakan langsung di rapat.
"Jangan jadi pengecut! Datang, di paripurna tampilkan," tegas Poti.
Namun, terkait siapa yang dimaksudnya pengecut itu ia mengelak menyebut siapa yang ia sasar.
Baca Juga
"Terserah, saya tak mau tahu siapa orangnya. Ini ada arena kita," tutupnya.
Sebelumnya, DPRD Riau telah menerima tiga usulan nama pengganti Sekretariat Dewan (Sekwan) oleh Gubernur Riau. Ketiga nama tersebut yaitu Yurnalis yang kini menjabat Staf Ahli Gubernur, Roni Rakhmat yang saat ini menjabat Kepala Dinas Pariwisata Riau, dan Jenri Salmon Ginting yang kini Kepala Badan Kesbangpol Riau.
Ketua Fraksi PKB DPRD Riau, Ade Agus Hartanto, merujuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pengangkatan dan pemberhentian Sekwan DPRD itu diusulkan dari pimpinan setelah melakukan konsultasi dari fraksi-fraksi.
"Mau diganti atau tidak itu tak masalah, tapi Pemprov Riau jangan mal administrasi. Ikuti aturan dan jangan loncat-loncat. Kemudian konsultasi pimpinan dengan anggota DPRD Riau itu memang sudah pernah dilakukan, namun belum selesai," tegasnya, Rabu, 22 Februari 2023.
Ade menerangkan, belum ada kesimpulan siapa yang akan ditetapkan dan diusung oleh DPRD Riau. Tambahnya, belum jelas juga sistemnya apakah nama-nama itu diserahkan gubernur untuk memilih salah satu atau DPRD Riau langsung memberikan nama.
"Jangankan itu, menyepakati pergantian Sekwan saja belum dilakukan. Harusnya kan pimpinan melakukan itu dulu," kata Ade.
Ia meminta agar Pimpinan DPRD Riau menyepakati dulu dengan fraksi-fraksi mengenai pergantian Sekwan yang ada, kemudian jika sepakat maka DPRD Riau bersurat ke gubernur.
"Baru gubernur mengusulkan tiga nama. Setelah gubernur kembali mengirimkan tiga nama, pimpinan DPRD Riau kembali melakukan rapat untuk konsultasi. Jadi jangan loncat-loncat. Jangan bikin gaduh lah Pimpinan DPRD dan gubernur," pinta Ade.
"Fungsi dikonsultasikan dengan fraksi 'kan agar anggota dewan tahu siapa nama calon Sekwan. Kalau dalam praktiknya nanti tiba-tiba dilantik tentu akan menimbulkan faksi-faksi baru ini nanti di lembaga ini," tutupnya.
