Kemenkeu Balas Cacian Bupati Meranti Lewat Fakta Kunci

RIAU ONLINE - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membalas caci maki Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, yang menyebut Kemenkeu diisi oleh sekelompok setan. Cacian itu dibalas Kemenkeu dengan sejumlah fakta kunci.

Menurut data terkait, dana bagi hasil (DBH) yang dipersoalkan Bupati Adil, pemerintah pusat telah memberikan jatah sebesar 105% karena harga minyak mentah juga tengah naik.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman, mengungkap bahwa realisasi belanja APBD Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, hingga 15 Desember 2022 baru mencapai 63,76%. Padahal, Kemenkeu sudah menyerahkan dana daerah sebesar 94,76%.

"Jadi kita bicara TKD-nya, kita juga mendorong Pemda di daerah bisa benar-benar melakukan belanja, pembangunan, melakukan program-programnya untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat," kata Luky, dikutip dari Suara.com, Selasa, 20 Desember 2022.

"DBH total itu di anggaran Meranti Rp 108 miliar yang sudah direalisasikan itu Rp 208 miliar. Ini kan realisasi 2022. Untuk yang Rp 700 miliar itu makanya yang kami tanya datanya itu," ujarnya lagi.

Bupati Adil sebelumnya mempertanyakan DBH produksi minyak di Kepulauan Meranti kepada Kemenkeu. Sebab menurutnya, jumlah yang diberikan tidak adil.

Dalam agenda rapat koordinasi nasional yang dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi Pembangunan, Laode Ahmad, dan Gubernur Riau, Syamsuar, tersebut Adil mengeklaim, seharusnya DBH yang diterima Meranti meningkat karena harga minyak yang naik.

Adil bahkan menyebut Kemenkeu berisi setan karena tanggapan yang diberikan tak sesuai harapannya. Ia juga mengancam akan membelot ke Malaysia jika pemerintah pusat terus bersikap tidak adil.