RIAU ONLINE, PEKANBARU - Kondisi jalan di jalur lintas pesisir Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), makin parah. Kondisi jalan tidak bisa dilewati mengakibatkan sektor ekonomi masyarakat di daerah tersebut lumpuh.
Anggota DPRD Riau Dapil Rohil, Syafruddin Iput, bertemu dengan beberapa penghulu dari Kecamatan Kubu Rohil pada Kamis, 15 Desember 2022, guna mendengarkan keluh kesah mereka terkait jalan rusak tersebut.
"Kondisinya sekarang jalan lintas pesisir di Kubu itu tidak bisa dilewati, akhirnya menumpang lewat jalan perusahaan, aksesnya terbatas dan kondisi ini menyulitkan masyarakat," ujar Kepala Penghulu atau Kepala Desa Sungai Segajah, Kamaruzaman.
Ia menjelaskan, jalan lintas pesisir itu sangat signifikan menghubungkan Bagansiapiapi Kubu hingga Pasir Limau Kapas.
Kamaruzaman menyayangkan, kondisi jalan rusak parah yang berdampak pada harga jual produk pertanian dan perkebunan masyarakat hingga jauh menurun
"Misalnya sawit kalau harganya di luar Rp 1700 maka di tempat kami paling hanya Rp 1000 per kg, ini tentu menyulitkan kami," ujarnya.
Senada dengan Kamaruzaman, Kepala Penghulu Sungai Kubu Bulkrim, Penghulu Rantau Panjang Kanan, Ramli, Mantan Penghulu Sungai Segajah Jaya, Salman juga mengeluhkan hal yang sama.
"Sebenarnya sudah tiga kali ada rencana peningkatan jalan jalur pesisir ini dan bahkan sudah ada pemenang tendernya hanya saja sejumlah persoalan akhirnya pembangunan jalan ini tidak berjalan sesuai rencana," terang Ramli.
Menanggapi itu, Iput mengaku, dirinya sudah menemui Gubernur Riau, Syamsuar, menyampaikan persoalan yang dihadapi masyarakat tersebut.
"Pak Gubernur sudah bersedia untuk memperbaiki untuk jalan tersebut bisa langsung difungsikan masyarakat secepatnya," ujar Iput.
Politikus Gerindra itu menjelaskan, masyarakat dan anggota DPRD Riau dari Rohil ini mengharapkan ke depannya Unit Layanan Pengadaan Pemprov Riau bijak menentukan kontraktor yang akan memperbaiki jalan tersebut.
"Kami tidak menyalahkan kontraktor, memang medannya sulit dan harapan kita kalaupun ada nanti pemenangnya di 2023 disesuaikan betul anggaran dengan kondisi wilayahnya, sehingga tidak terjadi lagi seperti sebelumnya," tutupnya.