Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Abdul Wahid, saat membuka acara Sinergitas DPR RI dan BPH Migas di Pekanbaru, Sabtu, 5 November 2022/Bagus Pribadi/Riau Online
(Bagus Pribadi/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU-Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Abdul Wahid, meminta pemerintah dan Pertamina memikirkan masyarakat di Riau soal distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Pasalnya, ia mengaku banyak masyarakat yang mengeluh susah mendapatkan BBM, maka perlu dipastikan pendistribusiannya dilakukan secara merata.
"Kemudian di daerah pulau terpencil juga menjadi perhatian, Pertamina bisa mengatasi hal itu. Contohnya ketika pertama kali kenaikan bbm ternyata diiringi dengan aturan pengguna subsidi dan banyak kepala desa mengadu bahwa mereka masih menggunakan mesin genset untuk lisrik," katanya saat acara Sinergitas DPR RI dan BPH Migas di Pekanbaru, Sabtu, 5 November 2022.
Masalahnya, tuturnya, kebijakan pemerintah dan Pertamina tak membolehkan masyarakat membeli pakai jerigen. Ia menambahkan, belum lagi terkait tak terdaftar juga di myPertamina.
"Akhirnya mereka seminggu tak pakai listrik sementara anak-anaknya belajar, ini sangat mengganggu. Makanya saya sampaikan ke Pertamina dan PLN, dan memang PLN yang harusnya mengatasinya," ujar Wahid.
Ia menyayangkan di awal pemberlakuan myPertamina tak seiring dengan giatnya sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat. Sebab itu, ujarnya, banyak masyarakat mengeluh karena tak tahu cara menggunakannya.
Baca Juga
"Ini kurangnya sosialisasi. Belum lagi kenyataannya tak semua masyarakat pakai handpone, bagaimana coba mengatasinya," kesalnya.
Politikus PKB itu menuturkan, dahulu di daerah pesisir masyarakat sejahtera, namun karena pemerintah mengarahkan mengadakan pembangunan di daratan, jadi yang di pesisir terabaikan.
"Salah satu kemiskinan di Riau ada di pesisir. Distribusi BBM di wilayah pesisir perlu diperhatikan, mulai dari nelayan maupun kendaraan umum. Pemerintah telah melakukan BBM satu harga, artinya harus bisa diakses ke seluruh orang," terangnya.
Hal itu disampaikannya mengingat pada 2023 mendatang akan ada revisi Undang-undang terkait Minyak dan Gas.
"Makanya kami ingin mengetahui betul apa kendala di lapangan terkait ditribusi BBM terutama untuk kebutuhan masyarakat," tutup Wahid.
Foto: Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Abdul Wahid, saat membuka acara Sinergitas DPR RI dan BPH Migas di Pekanbaru, Sabtu, 5 November 2022.
