(Suarasurabaya.net)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau mengkritik rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) untuk menambah tiga unit videotron senilai Rp 2,9 miliar pada APBD Perubahan 2022.
Manager Advokasi Fitra Riau, Taufik, menilai anggaran pengadaan videotron yang diwacanakan Diskominfotik dalam Perencanaan APBD Perubahan 2022 sangat tidak jelas fungsi dan kegunaannya.
"Apalagi rencana pengadaan dengan nilai sebesar Rp 2,9 miliar ini hanya terkesan mubazir. Videotron yang ada saat ini yang terletak di Jalan Sudirman juga tidak memberikan efek sarana informasi yang utuh bagi publik," katanya, Jumat, 23 September 2022.
Kemudian, pihaknya juga melihat videotron yang dipajang di depan Kantor Gubernur Riau juga hanya berisi informasi yang berkaitan dengan kegiatan kepala daerah saja.
"Seharusnya informasi yang dibutuhkan oleh publik adalah informasi utuh yang bukan hanya berisi pada video kegiatan pencitraan kepala daerah. Melainkan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi," tegasnya.
"Misalnya dengan anggaran publik, pertanggungjawaban dan pemanfaatan pelaksanaan anggaran, informasi belanja per-OPD atau informasi terkait dengan perizinan di sektor Sumber Daya Alam, yang diumumkan secara baik melalui konten yang ada di videotron tersebut," lanjut Taufik.
Baca Juga
Sebagai bagian dari publik, Taufik mengira sebaiknya videotron yang ada saat ini harus dioptimalkan dahulu perihal penyajian informasinya. Sementara, katanya, yang ada saat ini pun masih butuh dievaluasi.
"Janganlah menambah pengadaan saja. Pertanyaan saya, apakah pernah Dinas Kominfo melakukan sedikit survei kepada publik Riau mengenai urgensi pembangunan videotron tersebut sebelum diwacanakan akan ada penambahan unit lagi?" tanyanya sinis.
Sepengetahuan pihaknya, Diskominfotik tidak pernah melakukan survei, sehingga pengadaan videotron hanya terkesan proyek tanpa dasar asas kebermanfaatannya.
"Coba dilihat sarana publikasi selain videotron yang ada saat ini yang dimiliki oleh pemerintah. Seperti website dan kanal aplikasi menunjang informasi publik. Jika dilihat butuh peningkatan yang lebih baik terkait sarana informasi yang ada saat ini," tutur Taufik.
Menurut Taufik, alangkah baiknya Diskominfotik lebih memaksimalkan sarana informasi yang dimiliki saat ini untuk dioptimalkan dan ditingkatkan secara baik. Ia pun meminta pemerintah membuat inovasi yang bisa mengangkat peringkat Riau sendiri di kanca nasional dan internasional.
"Para Kepala Dinas seharusnya berpikir bagaimana bisa mendatangkan inovasi dan prestasi yang baik untuk mengangkat prestasi gubernur di kancah nasional maupun internasional. Kalau inovasi sarana publikasi yang ingin dibangun manfaatkan ranah informasi yang ada terkait dengan konten informasi proaktifnya yang ingin disebarkan," jelasnya.
"Dengan begitu pusat akan menilai Riau sudah baik dari tata kelola keterbukaan informasinya. Tapi kan ini tidak, dan masih butuh peningkatan lainnya yang harus dibenahi oleh pemerintah saat ini untuk menunjang misi ke 5. Makanya gubernur dan sekda harus bijak juga sebagai pengguna anggaran. Sebelum pembahasan di DPRD seharusnya menyisir dahulu kegiatan per OPD, jangan sampai ada titipan gelap dalam APBD Perubahan 2022 ini," pungkas Taufik.
