(Sigit Eka Yunanda/Riau online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Komisi IV DPRD Riau menyoroti minimnya serapan anggaran di bidang pembangunan. Dalam hal ini ditujukan untuk Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau (PUPR).
Sekretaris Komisi IV DPRD Riau, Sugeng Pranoto, menyampaikan memang pengerjaan fisik sudah sekitar 70 persen, namun serapan anggarannya masih sekitar 40 persen.
"Anggaran itu masih kecil karena kontraktor juga belum sepenuhnya mengambil dana tersebut ke BPKAD, sehingga pekerjaan masih belum maksimal dan akan dituntaskan pengerjaan itu," ujarnya, Jumat, 16 September 2022.
Baca Juga
Politikus PDIP itu menilai kecilnya serapan anggaran PUPR Riau dikarenakan pekerjaan kontraktor yang lamban.
"Tidak sesuai dengan progres yang diharapkan PUPR. Sehingga kita harus mendorong PUPR mengadakan langkah-langkah supaya ada catatan buat mereka terhadap kontraktor untuk dievaluasi agar tak diikutkan di tender berikutnya," tegas Sugeng.
Sementara perihal pembangunan rumah layak huni yang dilakukan oleh PUPR, ia mengatakan ada peningkatan anggara untuk 2023.
"Karena secara keseluruhan PUPR mengalami peningkatan. Tahun 2022 ini penganggaran di PUPR itu hampir Rp 1 triliun dan tahun depan mereka minta anggaran Rp 1,3 triliun," tutup Sugeng.
