(Bagus Pribadi/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, meminta pemerintah meninjau ulang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) meski membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Hardianto memahami, memang di satu sisi hal itu membebani APBN, namun bukan berarti beban negara ditanggung masyarakat.
"Inilah tugas pemerintah, bagaimana beban rakyat itu kita tanggung dengan cara berpikir mencari solusi. Solusinya bukan seolah-olah negara ini perusahaan terus dibebabkan ke konsumen," tegasnya kepada wartawan, Senin, 5 September 2022.
Baca Juga
Sebab itu, ia meminta, agar kenaikan BBM ditinjau ulang karena berdampak secara luas dari segi ekonomi. Lanjutnya, ada lingkaran antara keterkaitan yang tak terhindari terkait dampak kenaikan bahan pokok, biaya transportasi.
"Kemudian ada yang bilang ada BLT dari pemerintah, ini juga berapa besar bantuan pemerintah? apakah sebanding dengan jumlah masyarakat yang menderita karena kenaikan BBM?" tanyanya meragukan.
Menurut Politikus Gerindra itu, solusi kenaikan BBM dengan BLT tudak tepat, mengingat hal itu bukan hanya menyusahkan orang miskin, kalangan kaya juga terdampak.
"Intinya semua kalangan di Indonesia merasakan. Jadi apakah BLT yang disediakan pemerintah ke masyarakat bisa menyasar seluruh pihak yang terdampak terkait BBM atau tidak," tutupnya.
