Penanganan AIDS, Tuberculosis, dan Malaria di Riau Terkendala Anggaran

 

LAPORAN: TIKA AYU

RIAUONLINE, PEKANBARU - Ketua Pusat Asosiasi Dinas Kesehatan Indonesia (Adinkes), M. Subuh, mengatakan bahwa penanganan Aids dan HIV di Provinsi Riau terkendala pendanaan.

"Permasalah yang kita temukan kendala dari sisi penganggarannya," ujarnya, Minggu, 24 Juli 2022.

Seperti yang dikatakan Wakil Gubernur Riau, Edi Afrizal Natar Nasution, kata Subuh, dibutuhkan dana untuk Surat Perintah Membayar (SPM)

"Terus ada lagi dana-dana yang berasal dari pusat dan sektor swasta, itu bisa digunakan untuk SPM," sebutnya.

Sementara itu, Edi menyebutkan, alokasi penganggaran di masing-masing OPD terkait, menjadi upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan cepat.

"Inilah upaya-upaya yang kita lakukan, dan kita intensif melakukan rapat. Kita harap sinergitas kita Riau makin naik dalam penanggulangan," tuturnya.

 

 

Subuh juga membenarkan adanya sejumlah dana yang dibutuhkan untuk penangangan Aids Tuberculosis, Malaria (ATM), dikatakannya betul ada pendanaannya. Namun, dana harus diberikan secara optimal di kawasan daerah.

"Makanya dalam skema standar minimal itu dibuka, kalau sumber dana itu bisa bersumber dari mana pun. Termasuk bisa dari CSR, charity, sumbangan," sebutnya.

Hasil kritisi yang diungkapkan M. Subuh bahwa selama ini memang di daerah tidak ada rumah anggaran, yang ada adalah anggaran untuk penyakit menular.

"Namun tidak disebutkan untuk apa (Penyakit menular yang seperti apa,red)."

Seiring dengan hal tersebut, M. Subuh menyampaikan bahwa kini untuk penanganan kasus penyakit menular HIV atau AIDS memiliki alokasi dana khusus melalui Rumah Anggaran.

"Alhamdulilah Kemendagri telah mengeluarkan Rumah Anggaran buat menganggarkan AIDS, Tuberculosis, Malaria (ATM) yang disebut Resilience Sustainable Sistem for Help (RSSH)," ujarnya.