(istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pasca sengkarut penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Provinsi Riau yang menyebabkam tersendatnya administrasi keuangan kedewanan, 10 anggota DPRD Riau disinyalir melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
Diduga lima anggota DPRD Riau berangkat ke New York Institute Finance, Amerika Serikat (AS) guna memenuhi undangan dari pihak terkait. Di antaranya, Karmila Sari, Septina, Arnita Sari, Syamsurizal, dan Syahroni Tua.
Sedangkan lima anggota DPRD Riau lainnya diduga berangkat atas dasar undangan ke New York University and High, Amerika Serikat. Di antaranya, Sunaryo, Yuyun, Sugeng, dan Sofyan Siroj.
Sementara itu, berdasarkan temuan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, anggaran DPRD Riau untuk kunjungan kerja ke luar negeri pada 2022 senilai Rp 16,7 miliar.
Manajer Advokasi Fitra Riau, Taufik, mengkritik hal itu bahwa kunjungan kerja itu perlu jadi perhatian semua pihak dan menjadi catatan serius Fitra Riau.
"Pasalnya dalam setiap kunjungan dinas keluar negeri, bahkan berulang setiap tahunnya tidak membawa manfaat terhadap perbaikan pembangunan di Riau. Dengan demikian jelas perjalanan dinas luar negeri tersebut terkesan hanya untuk hura-hura," terangnya, Kamis, 14 Juli 2022.
Baca Juga
Taufik meminta DPRD Riau menjelaskan tujuan dan kagiatan akan dilakukan saat kunjungan ke luar negeri agar tak menjadi kecurigaan tersendiri.
"Berdasarkan catatan kami biaya perjalanan dinas atau kunker DPRD Riau yang dialokasikan dalam APBD tahun 2022 ini mencapai Rp 16,7 M, untuk kebutuhan kunker seperti pembiayaan transportasi taksi selama di sana, penginapan, uang harian, biaya tiket, biaya sewa kendaraan, biaya makan dan kebutuhan lainnya, termasuk untuk biaya pengurusan izin Visa keberangkatan," sebutnya.
Lebih jauh, ia menyampaikan berdasarkan catatan 2019 kunker dewan Riau ke luar negeri menelan biaya mencapai Rp 17,3 miliar untuk kebutuhan 65 anggota dewan dalam kegiatan kunker tersebut.
"Tentu publik melihat dari hasil kunker tersebut sama sekali tidak ada dampak perbaikan terhadap pembangunan di provinsi Riau, terlebih lagi pada tahun ini Dewan masih saja mau melakukan kunker keluar negeri, untuk itu penting publik menolak kegiatan kunker tersebut yang akan menelan biaya yang tidak sedikit," tutup Taufik.
