(Humas DPRD Riau)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau, Zulkifli Indra, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov Riau) melakukan audit terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terutama SPR Langgak yang merupakan anak perusahaan SPR.
"SPR Langgak Jakarta ini. Saya menanyakan kontrak kantor SPR Langgak Jakarta itu berapa sih per tahunnya. Kita mau lihat berapa, jangan asal sebut sekian," terangnya, Rabu, 22 Juni 2022.
Ia menyayangkan, sebagai perusahaan minyak dan gas (migas), kinerjanya dianggap tak maksimal dan tak melebihi target.
"Harusnya bisa melebihi target itu, percuma kalau gini-gini saja," ujarnya.
Politikus Demokrat itu mengungkapkan pihaknya meminta laporan dari SPR Langgak sebab tak pernah membuat laporan ke DPRD Riau.
Baca Juga
"Belum lagi banyak konflik soal SDM-nya. Satu juga, barang-barang yang dibeli SPR Langgak itu masih banyak di lokasi, tak dipakai. Pemborosan. Itu kan pengadaannya atas nama SPR Langgak," tutur Zulkifli.
Jika ada kabar bahwa BUMD itu dianggap baik, menurut Zulkifli itu hanya pencitraan. Hal itu, lanjutnya, jika dilihat berdasarkan rekam jejak selama ini sangat bertolak belakang.
"Pencitraan itu. Penerimaan pegawainya saja tak ada orang Riau ini. Malah putra Riau ditolak, padahal putra Riau sudah dapat sertifikat migas Cepu, tapi yang dapat sertifikat ini tidak diterima. Permainan apa ini," tandas Zulkifli.
