(bsp)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Presiden Mahasiswa Universitas Riau (Presma Unri), Kaharuddin, mendesak Badan Usaha Milik Daerah Bumi Siak Pusako (BUMD BSP) untuk terbuka dan transparan menjelaskan ke rakyat Riau mengenai tudingan nepotisme dalam pengangkatan karyawan.
Mahasiswa FMIPA Unri ini menjelaskan, dengan terbuka dan transparannya manajemen BSP menjelaskan siapa-siapa saja, ada atau tidak kaitannya dengan Gubernur Riau, eks Bupati Siak, elite serta pejabat di Riau yang bekerja di perusahaan migas kelola CPP Blok.
"Ini jadi tantangan dan pembuktian PT BSP dalam mengelola Blok CPP 100 persen agar dikelola secara professional dan transparan," ungkap Presma Unri, Kaharuddin, Kamis, 17 Februari 2022.
Kaharuddin juga menyayangkan pernyataan Anggota DPR RI Dapil Riau 2, Muhammad Nasir, meminta peninjauan BSP untuk mengelola CPP Blok 100 persen seperti telah ditetapkan.
"Jadi pertanyaan, ketika PT BSP batal mengelola 100 persen Blok CPP, siapa yang pantas mengelolanya?," tanya Kaharuddin.
Sebelumnya, penelusuran Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau ternyata memang benar ada anak-anak Bupati dan elite di Riau bekerja serta menjadi karyawan di Badan Usaha Milik Daerah Bumi Siak Pusako (BUMD BSP).
BSP sejak awal berdiri mengelola Coastal Plains and Pekanbaru Block (CPP Block) pada tahun 2002 silam dengan menggandeng Pertamina dalam bentuk Badan Operasi Bersama (BOB) BSP-Pertamina Hulu.
Baca Juga
"Selain Riki Hariansyah (anak Arwin AS), juga ada anak Gubernur Riau, Syamsuar bekerja di BSP. Namanya Muhammad Andri," ungkap Manager Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Provinsi Riau, Taufik, Kamis 17 Februari 2022.
Riki Hariansyah merupakan anak Bupati Siak pertama yang berkuasa selama 10 tahun, Arwin AS, 2001-2011. Ia pernah menjadi Ketua DPW PKB Riau serta anggota DPRD Riau. Kini ia menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan (Sekper) BSP.
Sedangkan, tutur Taufik, Muhammad Andri merupakan anak sulung Gubernur Riau, Syamsuar, juga bekerja di BSP dengan jabatan Fire And Safety System Engineer sejak Desember 2014.
Syamsuar sebelum menjabat orang nomor satu di Riau pernah menjadi Bupati Siak 2 periode, 2011-2019, sebelum akhirnya dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur pada 20 Februari 2019 di Istana Negara.
"Artinya, benar apa disampaikan Muhammad Nasir, pengurusan BSP dari bupati ke keluarganya, anak bupatinya. BUMD di Riau juga tak steril dari dinasti kekuasaan," kritiknya.
Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR dengan Ditjen Migas, SKK Migas, dan BOB BSP-Pertamina, Senin (14/2/2022), Nasir mengkritik penurunan kinerja BSP dalam pengelolaan minyak di CPP Block.
Tak hanya penurunan produksi minyak di CPP Blok, abang Kandung Muhammad Nazaruddin tersebut juga menyinggung profesionalitas di dalam tubuh BSP.
Ia juga meminta pemerintah meninjau kembali penunjukan BSP dalam pengelolaan blok minyak tersebut secara 100 persen mulai tahun 2022 ini.
"Pengurus perusahaan ini dari bupati ke keluarganya, anak bupatinya, dan lain-lain, gitu-gitu aja ini. Nggak ada profesional dikembangkan di sini," kata Nasir ketika itu.
Pernyataan Nasir tersebut kemudian menjadi polemik dan mendapat penolakan dari berbagai pihak di Riau. Mereka mempertanyakan maksud pernyataan tersebut dan mencurigai ada sesuatu dibalik pernyataan tersebut disampaikan.
Komposisi pemegang saham BSP mayoritas dipegang Pemkab Siak dengan 7.200 lembar saham senilai Rp 180 miliar (72,29 persen), disusul Pemkab Kampar 600 lembar saham senilai Rp 15 miliar (6,02 persen), Pemkab Pelalawan 240 lembar saham senilai Rp 6 miliar (2,41 persen).
Kemudian, Pemprov Riau 1.800 lembar saham senilai Rp 45 miliar dengan 18,07 persen, dan terakhir Pemko Pekanbaru 120 lembar saham Rp 3 miliar dengan 1,21 persen. Total keseluruhan nilai penyertaan modal di BSP Rp 249 miliar.
