Rp187,1 miliar Untuk Bangunan Kantor, FITRA: Tidak Berorientasi Kepentingan Publik

Laporan: Bagus Pribadi

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Deputi Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Tarmidzi mengungkapkan temuannya, Pemprov Riau secara akumulasi mengalokasikan APBD 2022 untuk pembangunan perkantoran Rp 187,1 miliar.

Namun, Tarmidzi mengatakan pihaknya tak mengetahui apakah alokasi APBD 2022 untuk pembangunan perkantoran itu termasuk membangun kompleks perkantoran Pemprov Riau. Hal itu karena tak apa penjelasan lebih rinci dari Pemprov Riau dalam dokumen tersebut.

"Pemerintah daerah seharusnya membuka informasi lebih jelas terkait rencana pembangunan tower perkantoran yang tidak berorientasi kepada kepentingan publik," tegas Tarmidzi, Jumat, 28 Januari 2022.

Ia mengingatkan kondisi keuangan daerah dalam tiga tahun terakhir menurun, seperti proyeksi APBD Riau 2022 menjadi Rp 8,6 triliun. Sebab itu, ia meminta pemerintah daerah dapat memprioritaskan upaya peningkatan ekonomi yang mengarah pada pembangunan sektor-sektor produktif.

"Belum lagi kondisi kemiskinan di Provinsi Riau juga tidak menunjukan kinerja yang baik, angka kemiskinan Riau masih stagnan di angka 7,12% pada 2021," jelasnya.

"Gubernur Riau dan DPRD Riau perlu segera mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah. Kalaulah rencana pembangunan tower perkantoran sudah masuk dalam rencana APBD Riau, kan bisa saja direalokasikan untuk program prioritas lainnya," timpal Tarmidzi.

Menyoal kaitannya dengan DPRD Riau, Manajer Advokasi Fitra Riau, Taufik, menyampaikan seharusnya DPRD Riau harus menilik apa saja kebutuhan yang diprioritaskan untuk APBD 2022 sebelum dibahas.

"Kami juga mengkritisi itu teknis pembahasan anggaran APBD di DPRD Riau. Karena publik tak mengetahui secara rinci apa yang dibahas antara eksekutif dan legislatif," katanya.

Sebab itu, Taufik meminta untuk ke depan DPRD Riau harus terbuka kepada publik dengan menerapkan open parlemen. Dengan begitu, lanjutnya, publik bisa ikut mengontrol bagaimana kinerja pembahasan anggaran di DPRD Riau.

"Jadi publik bisa tahu apa saja yang diprioritaskan dalam anggaran pertahunnya. Jangan sampai misalnya DPRD Riau yang mengesahkan anggaran, tapi mereka juga yang ikut mengkritik pembangunan tersebut," terang Taufik.

"Jangan sampai ada wacana pembangunan seperti ini, DPRD ribut. Dulu waktu pembahasan mereka ke mana? Makanya ke depan itu harus bisa berinovasi menciptakan keterbukaan di parlemen," tutupnya.