RIAUONLINE, PEKANBARU - Ketua Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyebut upaya Moeldoko untuk mendongkel Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lewat Konferensi Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang lalu bukan kali perdana.
Ia mengatakan, Moeldoko adalah seorang petualang politik, yang memiliki ambisi menjadi Presiden. Hal ini pertama kali muncul pada 2014 menjelang berakhirnya masa jabatan presiden yang juga Ketum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Ada seorang pengusaha nasional yang menghadap Presiden SBY dan meminta restu Pak SBY, agar PD mengusung Moeldoko sebagai Calon Presiden. KSP Moeldoko saat itu masih perwira aktif dan baru saja diangkat menjadi Panglima TNI," ujar Herzaky melalui rilis Media, Senin, 4 Oktober 2021.
Selanjutnya, pasca SBY usai menjabat sebagai presiden, lagi-lagi Moeldoko disebut mengintervensi partai Demokrat. Padahal, ia pun belum purna tugas sebagai Panglima TNI.
"Pada bulan Mei 2015, Moeldoko datang ke Cikeas. Pak SBY marah, Moeldoko adalah Panglima TNI aktif telah melanggar konstitusi dan undang-undang dengan melakukan politik praktis dan intervensi. Pak SBY tidak rela TNI dikotori oleh ambisi pribadi yang ingin berkuasa dengan cara-cara yang melanggar aturan dan hukum," paparnya.
Setelah pensiun dari TNI, Moeldoko datang lagi ke Cikeas. Meminta jabatan tinggi di kepengurusan Partai Demokrat. Pak SBY sampaikan, kalau gabung dengan PD beliau mempersilakan. Kalau soal jabatan Ketua Umum, itu ada mekanismenya melalui Kongres.
Tak hanya Partai Demokrat, Pasca penolakan dukungan itu, Moeldoko juga disebut mencari dukungan ke sejumlah partai politik namun mendapatkan penolakan yang sama.
Perkara upaya politik, mantan Panglima TNI ini disebut Herzaky kurang cakap sehingga kerap gagal. Tak hanya bertarung di Parpol, pertaruhannya di luar partai politik pun kalah.
"Jangankan menjadi Ketua Umum Partai Politik, menjadi Ketua Umum PSSI saja kalah. Buktinya, beliau dikalahkan oleh junior empat tahun dibawahnya, yakni pak Edy Rahmayadi, yang sekarang menjadi Gubernur Sumatera Utara," tutup Herzaky