(dok pribadi)
RIAUONLINE, PEKANBARU-Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pekanbaru belum kunjung menuntaskan pendataan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga terdampak Covid-19.
Hingga dua bulan ini, kinerja Kepala Dinsos Kota Pekanbaru pun jadi sorotan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pekanbaru Mahyuddin saat dihubungi riauonline.co.id enggan menanggapi hal ini. Dirinya enggan berkomentar terkait progres pendataan.
"Kan sudah saya bilang, no comment. Tak mau saya komentari itu," kata Mahyuddin melalui pesan WhatsApp, Selasa 4 Oktober 2021.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil menegaskan, ia sudah beberapa kali mengingatkan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Mahyuddin. Jamil mendorong agar segera menuntaskan pendataan calon penerima BLT.
Jamil mengatakan, bantuan itu tergantung data yang dikumpulkan Dinsos melalui RT RW, lurah hingga kecamatan. Dirinya juga mengisyaratkan bakal lakukan evaluasi terhadap Mahyuddin.
Baca Juga
"Tergantung instansi terkait, udah selesai belum. Kami sudah gesa agar diselesaikan. Belum ada laporan ke kita," terang Jamil.
Kinerja Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) seperti itu bisa menjadi pertimbangan untuk evaluasi jabatan. Pemko Pekanbaru menginginkan pejabat agar bisa bekerja maksimal.
"Tentu jadi bahan evaluasi. Apa yang sudah disampaikan tentu jadi pertimbangan semuanya," jelasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Pekanbaru, Firdaus juga mengaku telah mengingatkan kepada dinas terkait. Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pekanbaru diperingati supaya bekerja lebih teliti dalam pendataan.
"Saya sudah sampaikan ke kepala dinas, agar saat menerima data jangan cuma jadi tukang stempel data saja itu ngga bener. Tapi validasi dulu datanya," tukasnya.
Firdaus menegaskan agar Dinas sosial mestinya pro aktif dalam pendataan penerima manfaat. Petugas yang melakukan pendataan harus jelas keberadaannya.
Mereka harus terpantau aktivitasnya agar data yang terhimpun valid. Ia pun hingga kini menanti laporan terkini dari Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
Dirinya mengingatkan dinas segera menyerahkan laporan perihal tumpang tindih atau data ganda penerima. "Kita minta daftar penerima bantuan yang valid, agar divalidasi oleh RW," jelasnya.
Dirinya juga sudah menyurati Kementerian Sosial RI agar mengakses nama penerima manfaat bantuan sosial. Data ini nantinya bisa dikoreksi sesuai validasi oleh petugas dari dinas sosial.
