RIAU ONLINE, PEKANBARU-Simpang siurnya berita jual beli vaksin membuat masyarakat bingung. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III DRPD Kota Pekanbaru, Zulkarnain mengatakan, program vaksinasi kepada masyarakat diberitakan gratis karena APBN dan juga APBD siap diguyurkan.
Zulkarnain berujar, pihaknya ingin mengetahui lebih jelas terkait mekanisme jual beli vaksin ini.
"Kita mau tau mekanismenya dulu seperti apa. Pemerintah juga segera harus memberikan keterangan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman kepada masyarakat," katanya.
Politisi PPP ini meminta pemerintah pusat harus bisa menjelaskan siapa dan golongan apa yang disasar dari keluarnya kebijakan vaksin berbayar ini sendiri.
"Apa vaksin berbayar ini untuk orang kaya, bos-bos, atau aparatur?" tanyanya.
Lebih lanjut, jika keterangan dari pemerintah pusat sudah ada, ia minta agar dibuka selebar-lebarnya kepada masyarakat agar masyarakat tidak termakan berita bohong.
Plt Kepala Dinas kesehatan (Kadiskes) Kota Pekanbaru, Arnaldo Eka Putra mengatakan, vaksin berbayar tersebut tidak diperuntukkan bagi masyarakat umum. Vaksin ini diperuntukkan bagi pengusaha-pengusaha swasta yang harus memvaksinasi karyawannya.
"Itu bukan buat kita. Beda dengan vaksin pemerintah. Vaksin berbayar itu untuk pengusaha padat karya, misalnya PT RAPP, PT Surya Dumai, dll," katanya.
Naldo berujar, leading sector vaksin yang diperjualbelikan ini bukan Diskes, tapi Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Kadin yang mendata, kemudian menyerahkan ke Kimia Farma. Setelah itu, Kimia Farma menunjuk pihak kesehatan yang akan melaksanakan vaksinasinya.