Ade Hartati Ingatkan Pemprov Agar PPKM Tak Jadi Alat Pencair Anggaran

RIAUONLINE, PEKANBARU - Anggota komisi V DPRD Riau, Ade Hartati Rahmat menyebut kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Pemprov Riau harus dilakukan serius.

Ade mewanti-wanti agar PPKM bisa berjalan efektif dan bukannya menjadi pos pengeluaran APBD dari hasil refocusing pendanaan.

"Harus ada ketegasan dari pemerintah. Jangan sampai PPKMnya hanya basa-basi saja, hanya untuk mencairkan anggaran," ungkap Ade, Senin, 31 Mei 2021.

Menurutnya PPKM yang dilakukan secara kondisional dan temporal itu tidak cukup.

"Kita butuh kebijakan yang continue, bukan kebijakan kondisional dan sporadis," ungkapnya.

Ade mengingatkan agar strategi 3T, test, tracing, dan treatment yang tertuang di Perda nomor 21 tahun 2020 dilakukan dengan maksimal.

"Tracing dan treatment apakah sudah dilakukan dengan baik. Kita tidak hanya bertumpu di Pekanbaru tetapi juga kota kabupaten lain," tegasnya.

Ia menggarisbawahi anggaran penanganan Covid-19 di 2020 yang menghabiskan 497 miliar seharusnya berdampak hingga 2021, kalau penanganan terencana dan komprehensif.

"Tapikan terbukti anggaran kita habis, kemudian Covid-19 muncul lagi. Refocusing lagi. Kita bekerja berbasis anggaran. Kalau tidak ada anggaran tidak kerja, kalau tidak ada anggaran Covid-19 tidak hilang," jelas legislator PAN ini.

Ade berharap ada perencanaan yang komprehensif. Menurutnya, Riau yang terdiri dari 12 kabupaten Kota di antaranya pintu masuk ke provinsi bahkan negara lain perlu strategi terencana.

"Seharusnya pemerintah sudah bisa membaca karakteristik masyarakat yang secara otomatis bisa membuat peta kebijakan. Sehingga dana hampir setengah milyar itu bisa dirasakan manfaatnya," tutup Ade.

(Adv DPRD Provinsi Riau)