Pemprov Riau Disebut Tidak Maksimal Atasi Covid-19, PAN Siap Gunakan Hak Interpelasi

RIAUONLINE, PEKANBARU - Anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Hartati menyebut penanganan Covid-19 belum maksimal. Ade melihat sejauh ini Pemprov masih berkutat di permasalahan penanganan kesehatan.

"Memasuki tahun kedua kita masih bicara terkait kesehatan artinya kita tidak pernah maju dalam penangan Covid-19," ujar Ade, Senin, 31 Mei 2021.

Padahal, menurutnya masalah Covid-19 yang meliputi sejumlah aspek mulai dari masalah pendidikan, sosial, ekonomi sudah seharusnya serius.

"Harapannya kita sudah melangkah lebih maju. Kesehatannya sudah terencana, kemudian dampak menghadapi pandemi ini yang seharusnya kita pikirkan," ujar Ade.

Atas hal ini, Ade menyebut kinerja Pemprov Riau perlu dimonitor lewat panitia khusus(pansus) maupun penggunaan hak interpelasi. Hal ini disebutnya sudah disampaikan ke pimpinan fraksi.

"Tinggal ditindaklanjuti di rapat pimpinan fraksi. Karena untuk pansus itu juga butuh usulan dari beberapa anggota fraksi. Begitu pula hak interpelasi," ungkap Ade.

Terkait sikap partainya, Partai Amanat Nasional (PAN), Ade menyebut PAN siap saja atas segala keputusan yang diambil atas dua hal tersebut.

"Prinsipnya PAN siap saja kalau memang lembaga ini bersikap membentuk pansus atau hak interpelasi untuk bertanya ke pak Gubernur. Kami siap saja," tegas Ade.

Ia menyebut pada akhirnya keputusan collective collegial yang dikeluarkan oleh DPRD Riau adalah cara pandang lembaga wakil rakyat tertinggi di Riau.

"Kita melihat nanti kondisi dari pilihan teman-teman. Pada akhirnya politik ini kan yang menentukan adalah suara terbanyak. Ini pilihan bagi lembaga ini (DPRD Riau) menyikapi kondisi saat ini terkait Covid 19," ungkapnya.

Ade menyebut secara prinsip keduanya hampir sama yakni melihat sejauh mana keseriusan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam menangani Covid-19.