RIAUONLINE, PEKANBARU - Mantan Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu (LAM) Pekanbaru periode 2017- 2022, Said Usman Abdullah meminta kepada pengurus LAM Riau untuk angkat bicara terkait polemik kepengurusan LAM Pekanbaru yang hingga kini belum terselesaikan.
"Kita ingin melihat sejauh mana Datuk Sahril selaku ketua Dewan Pimpinan Harian(DPH) Lembaga Adat Melayu Riau mampu menyelesaikan polemik dan persoalan LAM Pekanbaru serta mengembalikan nama baik LAM atas peristiwa yang sangat memalukan ini," ungkap Said Usman Abdulah, Minggu 30 Mei 2021.
Menurutnya, seharusnya LAM Riau bersikap terbuka dan menjelaskan kepada publik atas polemik pengurusan LAM kota Pekanbaru.
"Sejauh ini belum ada solusi dari Lembaga Adat Melayu Riau untuk melakukan koordinasi serta musyawarah dalam menentukan siapa kepengurusan Lembaga Adat Melayu Pekanbaru yang benar ataupun yang sah," ungkap Said Usman Abdullah.
Menurutnya, tak ada ketegasan dari pengurus Lembaga Adat Melayu Riau sehingga polemik LAM Pekanbaru urung selesai.
"Seharusnya LAMR yang menjadi panutan bagi lembaga adat Melayu kabupaten dan kota, memanggil Kedua kepengurusan LAM Pekanbaru untuk dilakukan dimediasi dan musyawarah, tetapi itu tidak dilakukan oleh LAM Riau sendiri," ungkapnya.
Menurutnya, LAM Riau terkesan membiarkan polemik ini terjadi karena LAMR tidak mampu menyelesaikannya.
"Kalau LAM Riau tidak mampu menyelesaikan masalah LAM Pekanbaru ini, lebih baik pengurus LAM Riau mundur saja. Artinya, ada sesuatu hal yang disembunyikan oleh LAM Riau sehingga polemik kepengurusan LAM Pekanbaru terkesan dibiarkan begitu saja," ujar Said Usman Abdullah