Firdaus Tegas Tolak Swakelola Sampah, Sigit: Gengsi Aja Itu!

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Polemik pengelolaan sampah menimbulkan pro dan kontra diberbagai kalangan. Pihak legislatif meminta untuk diswakelola, sedangkan Wali kota Pekanbaru tegas menolak.

Walikota Pekanbaru, Firdaus mengatakan, ia menolak ide swakelola sampah, karena tidak relevan untuk kota megapolitan seperti Kota Pekanbaru.

"Swakelola itu cocoknya untuk mengelola sampah di kota kecil. Pekanbaru ini metropolitan. Bahkan bisa dibilang sudah megapolitan," katanya kepada wartawan.

Firdaus juga beralasan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah berisi, Kota Pekanbaru adalah kota besar yang memiliki masalah sosial yang juga besar, terutama volume sampah perharinya. Maka, sudah sewajarnya pemerintah tidak menangani sendiri dan diserahkan kepada pihak ketiga.

"Tata kelola pemerintah yang baik itu, pemerintah yang melibatkan masyarakat lebih besar dalam pembangunan, terutama masyarakat dunia usaha. Maka urusan persampahan, perparkiran, tidak bisa lagi kita kerjakan sendiri," ujarnya.

Lebih lanjut Firdaus mengatakan, personilnya di struktural sedikit sekali. Dengan sampah sebanyak ini, dikelola personil strukrural yang bukan profesional, itu tidak akan maksimal. Jika dikerjakan sendiri, maka perlu jumlah peralatan yang besar.

"Itu harganya mahal. Belum lagi perawatan, kelalaian-kelalaian lain. Intinya lebih mahal daripada kita menyewa barang dan jasa," jelasnya.

Kembali ke sistem lama, swakelola, dipastikan tidak akan bisa. Selain disebabkan alasan-alasan di atas, Firdaus juga mengatakan, praktik kecurangan dilapangan menjadi salah satu penyebab gagalnya pemerintah menyelesaikan persoalan sampah.

"Di periode saya yang pertama, memang kita masih pakai sistem lama. Tapi pada 2013-2014, sudah tidak bisa lagi. Pola yang lama, praktek di lapangan banyak curang. Itulah makanya kita tidak bisa maksimal," ujarnya.

Firdaus menjelaskan, kembali ke swakelola di Kota Pekanbaru adalah suatu yang tidak mungkin. Hal ini dikarenakan, Kota Pekanbaru merupakan kota metropolitan. Sampah yang dikelola 1200 ton perhari.

"Kita sudah hampir sama dengan satu wali kota di DKI. Kita sudah bisa dibilang megapolitan. Jadi kalau masih bicara swakelola, tidak relevan lagi," pungkasnya.

Pendapat Firdaus dibantah Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Sigit Yuwono. Sigit mengatakan, banyak kota besar di Indonesia yang juga melakukan swakelola sampah dan berhasil. Selain itu, dari hitungan Komisi IV, swakelola justru dinilai lebih efektif sekaligus mampu melibatkan masyarakat secara langsung.

"Enggak juga. Gengsi aja itu. Jakarta itu swakelola. Batam juga swakelola, dulunya pihak ketiga. Sekarang soal niatnya saja. Kita lihat saja faktanya besok tahun depan. Kalau rasanya swakelola lebih menguntungkan masyarakat, kenapa tidak?," pungkasnya.