(olivia)
Kamis, 27 Agustus 2020 15:45 WIB
Laporan: Laras Olivia
RIAUONLINE, PEKANBARU - Pandemi Covid-19 berdampak bagi perekonomian Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru pun melakukan evaluasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020.
Mereka melakukan evaluasi terhadap pajak daerah dan retribusi bagi PAD. Satu bahasan dalam evaluasi yakni capaian pendapatan daerah kota.
Target PAD Kota Pekanbaru tahun 2020 mengalami penurunan. Pemerintah kota sempat memasang target hingga Rp 800 miliar lebih.
Namun karena dampak Covid-19 turun menjadi Rp 600 miliar. Kebijakan ini diambil karena geliat ekonomi pada sejumlah sektor terdampak Covid-19.
"Kita melakukan evaluasi agar bisa menggenjot kekurangan pendapatan tahun ini," jelas Pj Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil kepada Riau Online, Kamis (27/8).
Menurutnya, penurunan ini wajar dalam kondisi pandemi Covid-19. Ia menyebut dalam kondisi ini tidak bisa memaksakan pendapatan lebih tinggi.
"Kita akan sesuaikan dengan kondisi yang ada," paparnya.
Dirinya menegaskan tetap optimis bisa mencapai target PAD. Apalagi perekonomian di Kota Pekanbaru berangsur pulih.
"Namun ada beberapa sektor, seperti tempat hiburan yang belum dibuka. Ini berdampak pada pendapatan daerah," ujarnya.
Jamil menyebut evaluasi ini juga membahas kendala dalam menggenjot PAD dari berbagai sektor. Ia menyebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus melakukan evaluasi karena masih dalam kondisi pandemi.
"Ada beberapa pendapatan tidak tercapai realisasinya, ini menjadi catatan. Supaya bisa menyesuaikan dengan kegiatan dan belanja daerah," ulasnya.
Jamil menyoroti sejumlah OPD yang masih lemah dalam menghimpun pendapatan daerah. Ia menyebut OPD yang masih lemah realisasinya bakal dievaluasi.
"Mereka nantinya diberi ketegasan agar siap membuat pakta integritas bahwa mereka bisa mencapai realisasi PAD di masing-masing OPD," tukasnya.
Jamil juga mengingatkan agar OPD berhemat dalam kondisi saat ini. Mereka bisa memilah program prioritas dan kegiatan yang bisa ditunda.
"Saat melihat PAD tidak tercapai, kita harus kurangi. Evaluasi PAD seiring dengan belanja daerah," kata Jamil.
