(RIAUONLINE.CO.ID/LARAS OLIVIA)
Kamis, 27 Agustus 2020 21:12 WIB
laporan: Laras Olivia
RIAUONLINE, PEKANBARU - Berdasarkan data Nasional terkait kasus Covid-19, di Pulau Sumatera termasuk ke dalam zona merah hanya satu, yaitu Sumatera Utara. Sementara Aceh dan Palembang termasuk zona oren. Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Bengkulu di zona kuning.
Namun di Pekanbaru sejak dua minggu yang lalu hingga hari ini, klaster di tempat kerja maupun instansi masih sangat dominan. Seperti di BUMN, pemerintah daerah maupun pemerintah kota.
Wali Kota Pekanbaru, Dr Firdaus MT menilai bahwa pemerintah provinsi maupun kota harus bergerak cepat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini.
"Artinya, kita tidak melulu harus menunggu laporan dari masyarakat yang terpapar, namun kita juga ambil tindakan cepat," terangnya, Kamis (27/8).
Terkait upaya tersebut, Firdaus mengakui adanya kendala. Dalam hal ini adalah keterbatasan laboratorium yang ada di provinsi.
Baca Juga
Menurutnya, saat ini sampel swab dari seluruh kabupaten dan Kota di Provinsi Riau, hanya dikirim ke laboratorium biomolekuler milik Pemprov Riau di RSUD Arifin Achmad untuk pemeriksaan yang menyatakan seseorang positif atau negatif Covid-19.
"Adanya keterbatasan lab di Provinsi untuk melayani Kabupaten/Kota di Riau. Kita sudah diskusikan dengan pak Gubernur untuk pengadaan mobil laboratorium," terangnya.
Pengadaan mobil laboratorium biomolekuler ini nantinya berguna untuk pemeriksaan PCR swab test.
Dirinya berharap Pemprov Riau juga dapat membantu melakukan pengadaan laboratorium mobile tersebut, karena Pemko Pekanbaru hanya memiliki kemampuan untuk melakukan pengadaan 1 unit laboratorium mobile.
Firdaus menyebut, alat yang akan dibeli memiliki tiga kemampuan. Selain untuk pemeriksaan PCR swab test untuk penanganan Covid-19, juga dapat untuk pemeriksaan TBC dan HIV/Aids.
Dalam proses pengadaan nanti membutuhkan kurun waktu hingga satu bulan hingga siap dioperasikan. Nantinya dikatakan Firdaus, setelah dilakukan pengadaan mobil laboratorium akan dilakukan swab massal untuk menemukan orang tanpa gejala (OTG) Covid-19 di wilayah rawan penyebaran.
Ia menilai dengan melakukan swab massal akan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan menjaring pasien positif hingga ke hulu.
"Saat ini pasien positif, 60 persen merupakan OTG. Oleh karena itu perlu dilakukan swab massal lagi untuk menjaring OTG. Kemarin dalam jajaran pemerintahan kita melakukan swab kerja sama dengan Rumah Sakit swasta dan itu berbayar, dan harganya cukup lumayan," tutupnya.
