Warga Pekanbaru Keluhkan Minimnya Sekolah Negeri di Kota Bertuah

RIAU ONLINE, PEKANBARU-Anggota DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi angkat bicara soal ketimpangan jumlah sekolah di Pekanbaru. 

Sedikitnya sekolah Negeri di Pekanbaru membuat para orang tua terpaksa menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta, dengan konsekuensi harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak.

Ada beberapa orang tua dengan terpaksa harus menghentikan pendidikan anaknya sementara dikarenakan tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta.

Banyak juga masyarakat yang meminta agar pemerintah membuat peraturan kesetaraan antara sekolah negeri dan sekolah swasta sehingga mutu pendidikan sama.

"Jika nanti inisiatif itu dapat diterima, itu nanti dalam pengacuan Ranperda itu masuk dalam pembahasan di Pansus. Dan di Pansus ada minta masukan dari masyarakat (publik hearing) termasuk juga masukan dari proses yang lain," kata Sabarudi, Jumat 17 Juli 2020.

Dia menjelaskan bahwa usulan tersebut bisa saja datang dari anggota DPRD Pekanbaru yang mana usulan tersebut bernama Ranperda Inisiatif.

 Selanjutnya dalam publik hearing tersebut nantinya akan ada masukan dari pemerintah, masyarakat dan juga dari anggota DPRD Kota Pekanbaru lainnya.

"Diterima atau tidak, disanalah nanti akan ditentukan. Kalau pandangan secara umum itu sah-sah saja, namun pasti ada konsekuensi yang ditanggung oleh pemerintah," katanya.

Politikus PKS ini menjelaskan konsekuensi yang harus diterima oleh pemerintah jika ada Perda Pendidikan adalah sekolah swasta juga harus dibantu oleh pemerintah.

Menurutnya sekolah swasta tidak bisa diintervensi lebih dalam dikarenakan sekolah swasta memiliki strategi sendiri dan setiap sekolah swasta memiliki kebijakan dan fasilitas yang berbeda.

"Misalnya ada ruangan kelas di sekolah swasta yang ber-AC ada yang tidak, dan bisa diintervensi lebih dalam tapi kebutuhan mereka (swasta) terpenuhi. Tapi kalau tidak bisa terpenuhi mungkin intervensinya ada batasan-batasan tertentu, karena kalau biaya sekolah swasta mahal itu kebijakan dari mereka," katanya.