RIAU ONLINE, TELUK KUANTAN - Jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Kuansing mulai dibanjiri oleh wajah baru menjadi tenaga honorer.
Sulit membedakan antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan tenaga honorer ini. Karena pakaian mereka juga kadang sama dengan pakaian digunakan ASN.
Sejauh ini memang, Pemkab Kuansing tidak ada keterbukaan soal penerimaan tenaga honorer.
Penerimaan tenaga honorer juga tidak melalui tes, siapapun orang dekat pejabat dan keluarga pejabat bisa saja masuk.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kuansing, Hendri Siswanto mengatakan, data terbaru tanaga honorer belum ada dilaporkan oleh setiap OPD.
"Dulu ada, tapi yang tahun ini belum ada OPD melaporkan ke kita," ujar Hendri, Selasa, 21 Juli 2020.
Terkait banyaknya wajah baru yang diterima menjadi tenaga honorer, Hendri mengaku tidak mengetahui pasti apakah ada yang baru diterima.
"Karena yang merekrut itu OPD, tapi laporan dari OPD belum ada kita terima," katanya.
Jadi, kata Hendri, untuk proses penerimaan tenaga honorer itu langsung OPD dan anggaran untuk gaji mereka itu masuk di RKPD.
"SK-nya bukan SK Bupati, tapi SK Kepala OPD. Jadi OPD yang merekrut sekarang," katanya.
Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian BKPP Kuansing, Hendri Joprison mengaku sampai kini pihaknya belum ada menerima laporan dari OPD berapa jumlah tenaga honorer yang sudah direkrut masing-masing OPD.
"Kini sudah masing-masing OPD yang mengelola, cuma laporan belum ada yang masuk berapa jumlah tenaha honorer yang mereka terima," katanya.
Seharusnya, disampaikan Hendri, OPD wajib menyampaikan laporan terhadap tenaga honorer yang mereka terima.
"Belum ada satupun OPD melaporkan berapa jumlah tenaga honorer yang mereka terima," katanya.