Marwan Yohanis Ultimatum Korporasi yang Nekat "Mainkan" Program PSR

RIAU ONLINE, PEKANBARU -Komisi II DPRD Riau membidangi perkebunan mengingatkan instansi terkait agar bisa memaksimalkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) agar bisa betul-betul dirasakan oleh rakyat.

 

Hal tersebut disampaikan oleh anggota komisi II DPRD Riau, Marwan Yohanis. Politisi Gerindra ini mengharapkan dinas terkait bisa mensosialisasikan program bagus ini ke tengah-tengah masyarakat, terutama yang kebun sawitnya sudah tua.

 

"Jangan sampai program bagus ini tak dirasakan masyarakat, kan sayang sekali," kata Marwan, Minggu, 21 Juni 2020.

 

Sebab, pada tahun 2019 lalu realisasi replanting sawit hanya mencapai 20 persen dari target yang sudah ditentukan. Ia berharap, sosialisasi terus digencarkan supaya petani bisa mendapatkan program ini.

 

Sebagai gambaran umum, ujar Marwan, program ini diperuntukkan kepada kelompok tani yang kebun sawitnya sudah tua dan tidak optimal lagi dalam hal produktifitas sehingga diperlukan replanting.

 

"Mereka (petani) bisa bentuk kelompok, silahkan ajukan syaratnya ke Dinas Perkebunan. Mulai dari kepemilikan tanah, keterangan domisili apakah dia KTP disana atau tidak, teknisnya mungkin orang Dinas saja yang menjelaskan," tuturnya.

 

Dana ini, jelas Marwan, bukan dari APBN maupun APBD Provinsi, melainkan dari anggaran perkebunan yang selama ini dikutip oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dikelola oleh pemerintah. Istilahnya dari kebun untuk kebun.

 

Nah, Marwan mengingatkan dana ini rawan dimanfaatkan oleh oknum-oknum korporasi. Karena bisa saja, korporasi mengatasnamakan lahan rakyat, namun pemilik lahan yang sebenarnya adalah korporasi.

 

"Kita harus hati-hati juga, jangan dimanfaatkan oleh korporasi. Apalagi sekarang ada proses pembuatan sertifikat tanah. Bisa saja ada pihak yang mengatasnamakan rakyat, tetapi kepemilikan korporasi. Kita sangat berharap program ini bisa tepar sasaran," tuturnya.

 

Saat ini, Marwan tengah mengupayakan supaya program ini bisa diperuntukkan kepada petani karet yang ingin beralih ke sawit. Namun, info terakhir wacana ini belum bisa dilakukan karena dana ini diperuntukkan ke lahan sawit.

 

Untuk di Dapilnya, yakni Indragiri Hulu dan Kuansing, menurut Marwan, di tahap pendataan sudah cukup memuaskan. Namun, yang harus terus ditingkatkan adalah upaya dinas dalam memenuhi kebutuhan petani.

 

Maksudnya, dinas harus mencarikan solusi agar petani masih bisa mendapatkan pemasukan meskipun kebun sawit mereka tidak bisa produksi, mengingat masih dalam bentuk bibit.

 

"Okelah kebun di replanting, tapi kebutuhan hidup mereka gimana? Di Kuansing itu, Dinas Perkebunan sudah melakukan tumpang sari penanaman holtikultura. Jadi selama sawit belum berbuah, dia diberi bibit tanaman holtikultura. Pemerintah harus terus memberikan pembinaan dan pupuk. Supaya mereka bisa hidup," ulasnya.

 

Terakhir, Marwan mengingatkan, supaya kontraktor yang menjadi supplier bibir agar mengutamakan kualitas bibitnya, jangan memberi bibit asal-asalan yang nanti membuat produksi malah menurun. 

 

"Jangan nanti ada nuansa proyek, yang penting untung. Dikasih rakyat bibit dari buah sawit yang jatuh, hasilnya nanti tak maksimal. Biasanya 1 hektar bisa dapat 1 ton, setelah replanting malah jadi 200 kg per hektar," tutupnya.