(istimewa)
Senin, 18 Mei 2020 16:36 WIB
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ketua Komisi IV DPRD Riau, Parisman Ihwan mengakui banyak jalan yang rusak parah di ruas jalan provinsi, namun kondisi Covid-19 membuat realisasi perbaikan jalan mengalami hambatan dan tertunda.
Dikatakan Politisi Golkar yang kerap disapa Iwan Fatah ini, Gubernur Riau Syamsuar memiliki komitmen yang tinggi atas keluhan masyarakat terkait jalan provinsi yang rusak.
Apalagi, infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama Syamsuar saat kampanye Pilgubri 2018 lalu. Namun, musibah Covid-19 membuat janji ini agak terhambat dan tertunda karena begitu besar nya anggaran APBD Provinsi yang dipakai untuk penanganan covid-19.
Menurut Iwan, langkah Gubernur sudah tepat karena lebih mengutamakan penyelamatan nyawa manusia di tengah ancaman musibah Covid-19.
Baca Juga
"Pasti Gubernur punya keinginan membuktikan janjinya yang ingin memuluskan jalan provinsi di Riau. Tapi kita harus memahami kondisi saat ini," ujar Anggota DPRD Riau dapil Pekanbaru ini, Minggu, 17 Mei 2020.
Seperti diketahui, lanjut Iwan, hampir sebagian besar anggaran infrastruktur di APBD 2020 digeser ke penanganan Covid-19, termasuk anggaran untuk perbaikan jalan lintas Kampar dan Rokan Hulu.
"Anggaran untuk Covid-19 ini kan sangat besar menelan biaya, sehingga kegiatan di tahun 2020 ini menjadi terhambat. Kita berharap semoga musibah Covid-19 ini segera berakhir, insyaAllah 2021 jalan yang rusak ini sudah bisa diperbaiki dan jalan-jalan yang merupakan kewenangan provinsi sudah tidak ada lagi yang rusak dan berlobang," tuturnya.
Tak hanya anggaran yang digeser, pendapatan pun dipastikan akan berkurang mulai dari pajak, Dana Bagi Hasil (DBH) dan lainnya. Karena banyak dunia usaha yang mengalami krisis finansial sehingga berpengaruh pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"2020 adalah tahun-tahun yang sulit bagi kita semua, tak terkecuali pemerintah. Kita sebagai mitra pemerintah harus bisa memaklumi situasi dan kondisi saat ini, sekali lagi mari kita berdoa supaya musibah ini segera berlalu dan gubernur bisa menjalankan janji-janjinya dahulu," tutupnya.
