Kabupaten Tak Mau PSBB, DPRD Riau Minta Pemprov Jalin Komunikasi

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota Komisi I DPRD Riau, Zulfi Mursal meminta Pemprov Riau untuk tidak terlalu memaksakan Kabupaten Kota melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tanpa ada solusi yang jelas.

Pasalnya, sejumlah daerah baik dari kalangan penyelenggara pemerintah maupun masyarakat awam secara tegas menolak PSBB yang akan diberlakukan di daerahnya, salah satunya Pelalawan.

"Koordinasi dengan kabupaten kota harus ditingkatkan, kalau ada keberatan kenapa provinsi tak mencarikan solusinya, apakah masalah pendataan, pasokan sembako atau apalah. Jangan memaksa tanpa turun tangan kesana," kata Ketua Fraksi PAN DPRD Riau, Selasa, 12 Mei 2020

Kalau misalnya pendataan bermasalah, dicarikan solusi supaya cepat tuntas. Kalau masalah ketidakmampuan anggaran bantuan sosial, provinsi diharapkan bisa menutupi kekurangan.

"Kita setuju PSBB Provinsi, tapi resikonya kan masyarakat tak bisa berbuat apa-apa. Disini pemerintah wajib menyiapkan sembakonya, kita sudah sejak awal ingatkan supaya Pemprov segera menuntaskan masalah pendataan," jelasnya.

Sementara sekarang, gugus tugas terus mendesak kabupaten kota untuk menyelesaikan pendataan dalam jangka waktu sekian hari. "Memangnya mereka ini robot," tegasnya.

Terkait apakah Siak sudah siap menerapkan PSBB, mantan ketua DPRD Siak ini menuturkan bahwa Siak sudah melakukan PSBB meskipun belum ada surat apapun dari pemerintah pusat.

"Di setiap pintu masuk yang berbatasan dengan Siak dijaga, jam malam sudah berlaku.Yang ngumpul malam ditangkap. Cuma namanya tak PSBB. Kalau PSBB nanti kan ada aturan dari pusat," tambahnya.

Begitu juga dengan Kabupaten Kepulauan Meranti, Zulfi mengapresiasi langkah Meranti yang melakukan PSBB dengan menutup akses masuk bagi orang-orang yang berasal dari zona merah.

"Yang kena (Covid-19) kemarin kan cuma dari Magetan saja. Yang di dalam Meranti tidak ada," tuturnya.

Lebih jauh, Zulfi menjelaskan setidaknya ada empat faktor yang harus diperhatikan oleh Kabupaten Kota dalam menerapkan PSBB, yakni keakuratan data, kesiapan anggaran, penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM), dan koordinasi dengan provinsi.

"Setuju kita kalau ada PSBB Provinsi. Yang penting Pemprov dan kabupaten kota bisa bekerjasama menghidupi masyarakat. Jangan sampai masyarakat tak makan," tutupnya