Pemko Pekanbaru Diminta Libatkan Dewan Dalam Kebijakan Strategis Untuk Rakyat

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Pekanbaru, Sabarudi, berharap agar Pemerintah kota Pekanbaru senantiasa melibatkan DPRD dalam setiap membuat kebijakan strategis untuk masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Sabarudi menyikapi Pemko yang dinilainya berjalan sendiri dalam melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Pekanbaru.

"Sah-sah saja. Ini kan sifatnya darurat. Memang begitu kebijakannya. Tak bisa kita lawan. Tapi fungsi DPRD sebagai controlling dan budgeting tetap harus dihormati," kata Sabarudi, Minggu, 10 Mei 2020.

Sebagai informasi, sejumlah anggota DPRD Pekanbaru mengaku tidak mengetahui informasi tentang PSBB di Pekanbaru, terutama masalah anggaran refocusing Rp 115 M.

Secara aturan berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres), Kepala Daerah memang diintruksikan untuk melakukan refocusing anggaran guna memaksimalkan penanganan Covid-19. Dan semua proses refocusing memang tidak diwajibkan untuk melibatkan DPRD.

"Akibatnya, selama ini informasinya tak utuh sampai di DPRD. Makanya saya sampaikan jangan sampai masyarakat bertanya ke kita, tapi kita gak tau jawabannya. Nah, rapat kemarin (Jumat) itu menyegarkan kembali lah," tambahnya.

Sebab, saat ini masyarakat sudah tidak memiliki jarak lagi dengan para wakilnya di DPRD, jika dulu masyarakat bertanya harus langsung jumpa atau membuat janji bertemu, sekarang tidak lagi.

"Kita dengan masyarakat sudah tak ada batas, medsos ini kan udah bisa menghubungkan dewan dengan rakyat. Sekarang ini bisa saja saya di japri sama konstituen. Sama-sama pahamlah," tuturnya.