Mayoritas ASN "Sekolahkan" SK ke Bank, DPRD Riau Minta Penangguhan Kredit

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi mendukung langkah Gubernur Riau Syamsuar yang meminta Bank Riau Kepri (BRK) untuk memberikan penangguhan kredit kepada Aparatur Sipil Negara (ASN).

 

Legislator asal Rohil ini menjelaskan, beberapa hari yang lewat ia memang sudah menyampaikan hal ini karena banyak ASN yang mengaku mengalami krisis keuangan di tengah pandemi Covid-19.

 

Dikatakan Husaimi, dia juga sudah pernah memanggil BRK ke komisi III membicarakan peran BRK ditengah kondisi ekonomi yang terbabat oleh Covid-19 ini, setidaknya ada dua yang menjadi prioritas komisi III yakni ASN dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

 

"Untuk UKM, BRK mengaku sudah memverifikasi 117 UKM se provinsi Riau dari total 16 ribu UKM yang mengajukan kredit kepada BRK. Bahkan, kita ke Air Molek BRK disana menghubungi UKM by phone. Kita apresiasi lah," ujar Husaimi, Kamis, 7 Mei 2020.

 

Sementara bagi ASN, disampaikan Husaimi mayoritas ASN sudah menyekolahkan SK nya ke BRK, sehingga ketika kegiatan kedinasan tidak ada seperti sekarang, keuangan mereka juga terdampak.

 

Diakui Husaimi, dirinya pernah mengingatkan kepada BRK agar tidak membebankan tagihan kredit lebih dari 40 atau 50 persen kepada ASN, tapi masih saja ada yang setorannya sampai 100 persen.

 

"Rata-rata SK mereka sudah disekolahkan, kita harap ada perhatian khusus, tolong BRK segera dikaji koordinasi dengan OJK. Ini mereka ada malah yang penghasilannya sekarang minus," tuturnya.

 

Terkait deviden BRK yang akan terpengaruh akibat kebijakan ini sehingga berdampak pada PAD Riau, Husaimi menegaskan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan APBD Riau.

 

"Kemarin kita juga sudah panggil BPKAD, BRK dan PT PER. Ini tidak ada hubungannya dengan APBD 2020. Karena deviden 2020 itu hasil pendapatan BRK per-Desember 2019. Kalau yang sekarang ini dampaknya nanti di apbd 2021," tutupnya.