RIAU ONLINE, PEKANBARU - Forum Komunikasi RT dan RW se Kelurahan Simpang Baru yang beranggotan 45 orang menolak keras Bantuan Sosial (Bansos) yang diberikan oleh Pemko Pekanbaru.
Keputusan tersebut diambil saat pertemuan antara Ketua FK RT/RW Simpang Baru, Sutomo Marsudi yang didampingi Ketua LPM Abdurahman Pohan, Ketua FKPM Arman, Babinkamtibmas Bripka Febri Rosalin, Babinsa AM Tambunan, Lurah dan seluruh Ketua RT dan RW se-Kelurahan Simpang Baru.
Dijelaskan Sutomo, penolakan keras tersebut dilakukan atas dasar jumlah penerima bantuan yang diusulkan oleh RT dan RW dengan total 2500an KK, hanya mendapatkan bantuan sebanyak 261 KK saja dari pemerintah.
Dari data jumlah KK yang keluar sebanyak 261 KK se-Kelurahan Simpang Baru tersebut, tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh perangkat. Artinya, Sutomo tidak tau apa dasar Pemko memberikan bantuan ke 261 KK tersebut.
Kemudian, Sutomo menambahkan, jika jumlah 261 KK tersebut dipaksakan untuk dibagikan. Ia memastikan akan terjadi gejolak hebat di tengah masyarakat, karena bantuan yang sangat sedikit ini
"Dan yang lebih parah lagi, tentu Ketua RT dan RW yang akan menjadi sasaran amuk warga," katanya, Minggu, 26 April 2020.
Atas dasar itulah, seluruh Ketua RT dan RW se-Kelurahan Simpang Baru sejak tadi malam melakukan rapat hingga tadi pagi bersama tim distribusi dari Pemko Pekanbaru yakni tim Tagana dari PT Sarana Pangan Madani (SPM) yang merupakan salah satu BUMD Pangan di Pekanbaru
Dalam rapat tersebutlah forum RT dan RW sepakat menyatakan penolakan keras jumlah bantuan yang sangat tidak sebanding dengan jumlah KK yang telah di ajukan.
"Lebih baik warga kami tidak dapat sama sekali, daripada akan menimbulkan gejolak hebat di tengah masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, perwakilan dari tim Tagana saat audiensi menyatakan bahwa pihaknya tidak punya kewenangan dan kapasitas untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan perangkat RT dan RW terkait jumlah penerima yang sangat sedikit tersebut.
"Kami di sini hanya bertugas untuk mendistribusikan bantuan saja. Terkait data penerima, itu kewenangan dinas sosial sesuai data yang telah diajukan perangkat RT dan RW," jelasnya ringan.
Pantauan di lapangan, audiensi yang dilakukan dalam aula Kantor Lurah Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tersebut sempat ricuh. Karena perangkat RT dan RW sudah kesal sejak mendapatkan infomasi jumlah penerima bantuan yang sangat tidak masuk akal alias sangat sedikit.
Usai audiensi, seluruh perangkat RT dan RW se-Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru langsung meninggalkan lokasi Kantor Lurah dan tetap komit tidak akan rela menerima bantuan untuk warga mereka yang jumlahnya tidak masuk akal.
