Jelang PSBB, Ketua RW Curhat Tak Dilibatkan: Kami Paham Siapa yang Miskin

RIAU ONLINE, PEKANBARU -Meski Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan diterapkan di Kota Pekanbaru dua hari lagi, namun perangkat RW sampai hari ini belum menerima panduan terkait kebijakan ini.

 

Ketua RW 23, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Azwar mengakui dirinya tidak pernah dilibatkan dalam pendataan orang miskin oleh dinas dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. 

 

"Kami tidak pernah dilibatkan, kalaupun ada data kami pasti dibilang mengada-ada dan mereka bilang, 'Kenapa sebanyak ini?'. Padahal kita ini yang paling paham kondisi mana warga yang betul-betul miskin, sok-sok miskin, sosk-sok kaya," tegas Azwar, Rabu, 15 April 2020.

 

Dikatakan Azwar, dirinya tidak ada kepentingan apapun dalam pendataan ini, dia hanya ingin keadilan ditegakkan dan masyarakat mendapatkan hak-haknya sebagai masyarakat.

 

Sebelum adanya kebijakan, warga RW 23 sudah bergerak swadaya tanpa adanya koordinasi dengan Pemerintah, dimana masyarakat melakukan penyemprotan disinfektan di masjid, membersihkan pekarangan, membuat poster physical distancing dan hidup bersih dan sehat.

 

"Kita hanya bisa mengajak, mengimbau dan mengisolasi komplek sendiri. Kalau untuk menjaga warga agar tidak keluar rumah, ya saat ini kita tidak bisa menjamin. Kita punya keterbatasan memenuhi kebutuhan hidup mereka, kalau yang dibantu satu dua orang kami sudah lakukan swadaya, kalau bantuan secara menyeluruh kita butuh uluran tangan pemerintah," jelasnya 

 

Warganya, tegas Azwar bukan PNS semuanya, sehingga mereka perlu keluar rumah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, perhatian pemerintah sangat diperlukan.

 

Ia juga menyinggung masalah listrik yang membebani masyarakat, karena selama ini petugas yang memasang listrik melihat kemampuan masyarakat membayar listrik dari kondisi rumah.

 

"Dalam pendataan subsidi listrik sering keliru, dari tampilan rumah bagus dan ditetapkan dia mampu. Padahal kan tidak bisa kemampuan orang dilihat dari mata lahir saja, apakah dia benar-benar mampu. Ini juga alasan mereka tetap bekerja sekarang," jelasnya.

 

Jika memang ada bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak, Azwar berharap agar pemberian sembako segera direalisasikan jangan menunggu lama, karena dia pun menginginkan agar warganya bisa tenang di dalam rumah.

 

Tentunya, dengan catatan kebutuhan hidup mereka bisa dipenuhi selama mengkarantina diri dalam rumah,  karena kalau tidak segera, maka wabah ini akan menyerang banyak orang dan dampak akan lebih besar.

 

"Kalau untuk sampai hari ini belum ada bantuan dari pemko maupun provinsi. Selama ini ya swadaya saja, yang mampu membantu masyarakat yang tidak mampu. Kalau Pemko memang bisa diberikan sembako, jangan sembako abal-abal. Misalnya beras dikasih, tapi minyak tak ada dikasih," tuturnya.

 

Azwar kemudian membandingkan perlakuan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Pemerintah di daerah lain, dimana daerah lain ada bantuan multivitamin dari dinas kesehatan dan pendidikan kepada pelajar.

 

"Riau ini negeri kaya, tapi sangat miris, belum ada satupun dari dinas kesehatan dan pendidikan yang memberikan multivitamin kepada pelajar yang dirumahkan. Di daerah lain malah sampai diantarkan," pungkasnya.

 

Warga di RW nya, sambung Azwar, sudah mempersiapkan segalanya jika memang ada pemberlakuan PSBB di Pekanbaru, pihaknya bahkan sudah membentuk relawan kemanan tanggap darurat yang terus menjalin komunikasi intens, dan juga sudah mulai menutup portal perumahan, portal ini hanya dibuka satu pintu saja.

 

Setiap RT dan blok perumahan ada perwakilannya dalam melakukan pemantauan setiap orang luar yang masuk. Kalau orang dari luar, wajib melakukan karantina diri dalam rumah dan tidak boleh berbaur di luar. 

 

Azwar juga menambahkan, dirinya tidak pernah menerima insentif apapun selama Covid-19 ini, namun itu bukan menjadi persoalan sebab sampai hari ini masih bisa menggunakan pribadi masyarakat dan bahu membahu antar masyarakat.

 

"Kalau untuk saat ini kita tidak pernah menerima bantuan dalam bentuk apapun. Gimana mau dapat bantuan, pendataan saja tidak benar, banyak yang tidak mampu tapi tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kami disini semuanya swadaya, tapi Pemko tidak pernah memberi support apapun," tutupnya.