Pemko Pekanbaru Diminta Tidak Setengah-Setengah Terapkan PSBB

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Tokoh masyarakat Kota Pekanbaru, Said Usman Abdullah meminta Pemerintah Kota Pekanbaru tidak setengah-setengah dalam menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dikatakan Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kota Pekanbaru ini, sudah ada DKI Jakarta yang bisa menerapkan PSBB dengan tepat sehingga ini bisa dijadikan contoh oleh Pemko Pekanbaru.

"Anggaran PSBB ini kan besar, kita harap Pemko harus tepat sasaran, dan tetap guna. Jangan uang banyak keluar tapi hasil tidak efektif. Makanya, lakukan PSBB sesuai standar di Jakarta, jangan setengah-setengah gini," tegas mantan Anggota DPRD Pekanbaru tiga periode ini, Senin, 13 April 2020.

Kemudian, ia juga mengingatkan Pemko untuk transparan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat, dimana sampai hari ini tidak jelas ada berapa orang yang akan dibantu oleh Pemko.

Apalagi, ia mendapat kabar bahwa Pemprov Riau akan mengucurkan dana Rp 300 ribu untuk setiap KK dan Pemko Pekanbaru memberi bantuan sembako kepada orang yang tidak mampu.

Bantuan ini, lanjutnya, juga harus disampaikan ke masyarakat terkait mekanismenya, jangan sampai nanti malah menimbulkan masalah baru. Misalnya, ketidaktepatan sasaran bantuan hingga menimbulkan masalah baru.

"Bagaimana mekanismenya harus segera dijelaskan, jangan nanti masyarakat ribut karena melihat ada yang mampu tapi dapat bantuan, ada yang tidak mampu tapi malah tidak dapat," tegasnya.

Ia juga mengkritisi Pemko yang membagi-bagi golongan orang miskin, ada orang miskin, rentan miskin dan lain sebagainya. Harusnya, data itu sifatnya global saja, dimana ada dua kategori saja, mampu dan tidak mampu.

"Data orang miskin, rentan miskin dan sebagainya itu, rakyat tidak ngerti itu. Kita juga tidak mau orang mampu dapat bantuan. Jadi cukup dua kategori saja, mampu dan tidak mampu. Misalnya, warga Pekanbaru 1 juta orang, 300 ribu orang tidak mampu, yasudah beri bantuan ke mereka, tapi jangan tumpang tindih dengan bantuan Pemerintah Pusat dan Pemprov," jelasnya.

Terkait PSBB yang hanya dilakukan saat jam malam saja, Said meminta agar Pemko bisa konsisten dalam membuat kebijakan karena rakyat itu butuh ketegasan dan penjelasan.

"Kalau ngambang begini. Nanti bisa jadi masalah baru," tutupnya.