(Hasbullah)
Kamis, 16 Januari 2020 11:15 WIB
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Wakil ketua Komisi III DPRD Riau, Karmila Sari mengajak mahasiswa yang ada di Riau untuk bersama menyuarakan Dana Bagi Hasil (DBH) Crude Palm Oil (CPO) yang selama ini 100 persen dinikmati oleh Pemerintah Pusat.
Hal tersebut disampaikan Karmila usai menerima audiensi mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau di DPRD Riau, Rabu, 15 Januari 2020.
"Masyarakat harus bekerjasama dengan kami, yang sekarang sedang berupaya merebut DBH CPO. Nah di sini peran mahasiswa harus bersinergi bersama," kata Politisi Golkar ini.
Sebab, menurut Karmila, 18 provinsi yang ada di Indonesia sudah bersepakat untuk mendesak pemerintah pusat untuk memberikan dana dari hasil CPO di setiap daerah.
Bahkan, 6-7 Gubernur asal daerah penghasil sawit dari seluruh Indonesia sudah bertemu di Pekanbaru beberapa hari yang lalu, salah satu pembahasan mereka adalah cara menarik dana dari CPO ini.
"Selama ini kan ada stigma negatif terhadap demo mahasiswa, makanya harus kita buktikan bahwa mereka bisa memperjuangkan hak Riau. Mahasiswa harus tercatat dalam sejarah pembagian dana hasil CPO ini," tuturnya.
Baca Juga
Terkait sejumlah Gubernur atau perwakilan Gubernur yang sudah menggelar rapat di Pekanbaru membahas DBH CPO ini, Karmila menganggap hal tersebut merupakan respon positif terhadap perjuangan komisi III selama ini.
"Dari sana kita lihat bahwa pergerakan kita sudah ada respon positif. Karena bagaimanapun peran kepala daerah sangat penting," tutupnya.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi, mengatakan pihaknya akan terus memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari perkebunan Kelapa Sawit di Riau atau biasa dikenal dengan DBH CPO.
Husaimi mengajak mahasiswa Riau untuk sama-sama mendorong perolehan DBH dari sektor CPO.
Saat ini, jelas Husaimi, sektor paling potensial Riau bukan lagi di Migas melainkan industri perkebunan sawit yang menghasilkan minyak CPO.
"DBH Migas kita menurun Rp600 miliar berkurang. Sekarang penghasilan CPO paling atas," kata Ketua Fraksi PPP DPRD Riau ini, Sabtu, 14 Desember 2019.
Untuk itu, DPRD Riau menggelar roadshow ke beberapa daerah penghasilan sawit lainnya seperti Sumut, Sumsel dan Kalimantan.
"Kami sudah roadshow ke daerah penghasil sawit. Kita ajak mereka mendesak agar DPR RI merevisi UU DBH CPO, 0 rupiah yang kita dapat dari CPO ini," tuturnya.
DBH CPO, sambungnya, harus terus dilakukan karena selama ini Riau hanya mendapat 'buruknya' saja, seperti jalan yang rusak, lingkungan yang tercemar dan jalanan yang berlubang.
"Kalau tembakau bisa jadi DBH, kenapa CPO tidak? Makanya kami DPRD sangat berharap adik-adik juga 'speak up' terhadap desakan DBH CPO ini, ada potensi sampai Rp 5 T di sana," tutupnya.
