RIAU ONLINE, PEKANBARU - Sekretaris Fraksi PAN DPRD Riau, Ade Hartati angkat bicara terkait hebohnya dinasti kekuasaan yang tengah dibangun oleh Gubernur Riau Syamsuar bersama Sekdaprov Riau Yan Prana Jaya.
Dikatakan Ade, memang secara hukum apa yang dilakukan oleh Gubernur bersama Sekda tidak ada pelanggaran, sehingga tidak bisa lagi diperdebatkan secara aturan dan regulasi.
Namun, jika ditilik dari sisi tata kelola pemerintahan, Ade menyebut apa yang dilakukan Syamsuar dan Yan belum memenuhi unsur transparansi. Dimana, keduanya belum menjelaskan tentang latar belakang kerabatnya yang dilantik menjadi pejabat.
Padahal Syamsuar, jelasnya, mendapatkan amanah menjadi Gubernur Riau karena trust (kepercayaan) yang diberikan masyarakat dalam Pilgubri 2018 lalu. Sehingga ia harus mengembalikan trust tersebut kepada masyarakat
"Ini menyangkut trust, jabatan beliau dihasilkan dari proses politik yang sumbernya kepercayaan, ketika trust tidak dikembalikan ke masyarakat, ini bisa jadi bola salju nanti. Ini jadi salah satu pintu masuk KKN," kata Ade, Rabu, 15 Januari 2020.
Kalau disebut mereka tetap bisa profesional, Ade menuturkan, dalam kondisi ini seperti ini sulit untuk mengukur profesionalisme, transparansi, akuntabel, supremasi hukum.
Legislator asal Pekanbaru ini kemudian mengingatkan, bahwa sangat banyak contoh yang bisa dilihat dimana kekuasaan bisa runtuh karena hilangnya kepercayaan dari masyarakat.
"Revolusi Perancis itu runtuh karena ketidakpercayaan, begitu juga dengan rezim Orde Baru. Karena apa? Karena hilangnya trust dan adanya praktik nepotisme," tutup Ade.