Akhir Tahun 2019, Berikut Catatan HMI Untuk Gubernur Syamsuar

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Pekanbaru memberikan beberapa catatan kepada Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution terkait kinerja tahun 2019.

Upaya menemui gubernur dan wakil Gubernur Riau untuk audiensi sempat dilakukan namun HMI MPO tidak dapat bertemu dengan kedua kepala daerah terebut.

Ketua HMI MPO Cabang Pekanbaru, Haris Oky Adi Supinta, mengatakan sepanjang tahun 2019 ada beberapa catatan yang masih jadi permasalahan di provinsi Riau.

Pertama, di sektor pendidikan masih banyak dijumpai kesenjangan pendidikan di Riau terutama bagi daerah yang berada di pelosok Riau, di mana HMI melihat pendidikan di pelosok masih jauh dari kata layak.

"Pendidikan adalah hal yang harus didapatkan semua warga, namun ada beberapa fasilitas sekolah yang belum terpenuhi, banyak ruang kelas yang kurang di pelosok," kata Haris, Jumat, 27 Desember 2019.

Kedua, di sektor kesehatan menurut mahasiswa masih belum maksimal pelayanannya sehingga ia berharap Pemprov Riau bisa meningkatkan pelayanan di pelosok-pelosok.

"Apalagi, kami juga menduga RSUD Arifin Ahmad telaah melakukan mark up anggaran untuk pelayanan BPJS Kesehatan," tambahnya.

Selanjutnya, di bidang ekonomi Haris juga menyoroti tidak tanggapnya Pemprov terhadap nasib para petani kelapa di daerah penghasilan kelapa terbesar dunia, yakni Indragiri Hilir.

"Harga kelapa sangat jauh dari kata layak, gubernur harus sediakan pasar untuk petani kelapa ini, supaya harga bisa dikontrol," tuturnya.

Permasalahan ekonomi lainnya adalah terus menurunnya pendapat daerah, apalagi hingga hari ini sektor pariwisata masih belum maksimal.

Yang paling krusial, permalasahan kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap hampir di seluruh kawasan di Riau. Mahasiswa meminta pemerintah memberi sanksi tegas kepada perusahaan yang terbuka membuka lahan dengan cara dibakar.

Lebih jauh, mahasiswa juga mendesak pemerintah mengambil sikap terhadap persiapan pengelolaan blok Rokan yang akan diserahkan kepada Pertamina terhitung tahun 2021 mendatang.

Terakhir, mahasiswa menuntut agar pemerintah menolak kebijakan investasi tanpa perlu Analisis Dampak dan Lingkungan (AMDAL) yang sedang diwacanakan pemerintah pusat.

"Kemarin kami sudah mendatangi kantor Gubernur untuk audiensi. Tapi tidak ada kami jumpai Gubernur atau Wagub. Satu Minggu ke depan kami mau berjumpa. Jika tidak ditanggapi, maka kami pastikan melakukan aksi," tutupnya.