DPRD Riau: 280 Ribu Warga Miskin Belum Ditanggung Pemprov Riau

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Dapil Kota Pekanbaru, Kasir menggelar reses di jalan Handayani II, kelurahan Sidomulyo Barat, kecamatan Marpoyan Damai, Sabtu, 21 Desember 2019.

Dalam reses tersebut, satu-satunya kader Hanura di DPRD Riau ini menerima berbagai aspirasi dan permasalahan berkaitan dengan sosial seperti kesehatan, pendidikan, kemiskinan, dan ketenagakerjaan.

Anggota Komisi V ini menyampaikan, saat ini pemerintah baru bisa 'menyentuh' masyarakat miskin 220 ribu dari total 500 ribu lebih. Sehingga, masih ada 280 ribu lagi masyarakat miskin yang belum disentuh oleh pemerintah.

Untuk itu, Kasir mengimbau kepada masyarakat yang tidak mampu namun belum mendapatkan bantuan pemerintah agar menyampaikan ke pemerintah supaya dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kemudian di sisi kesehatan, diakui Kasir masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan, sehingga ia hampir setiap hari didatangi masyarakat untuk bantuan kesehatan.

"Kalau di RSUD Arifin Ahmad, RS Petala Bumi, dan RSJ Tampan, saya bisa bantu karena itu berada di bawah kewenangan provinsi," katanya.

Kasir juga menjelaskan, saat ini Pemprov Riau tengah berupaya mencegah stunting atau gizi buruk. Sehingga, ia menghimbau kepada masyarakat yang sedang hamil untuk datang ke Puskesmas.

"Masyarakat harus bebas stunting, anak-anak yang lahir harus mendapat gizi baik, kalau tidak dapat nanti umur 20 dia tidak cerdas, tumbuh kembangnya tidak baik. Makanya, kalau ada yang hamil lapor ke Puskesmas, pihak Puskesmas akan beri gizi baik selama masa kandungan," pungkasnya.

Disamping itu, masalah pendidikan terutama terkait zonasi disampaikan Kasir memang menjadi permasalahan tersendiri bagi masyarakat yang anaknya akan mendaftar ke sekolah.

"Setiap tahun itu ada 7.000 orang yang mau masuk sekolah, sekolah negeri hanya mampu menampung 3.000. Artinya ada 4.000 pelajar tak tertampung dan bersekolah di swasta, akibatnya bagi tidak mampu banyak putus sekolah atau bahkan ijazahnya ditahan," tuturnya.

Ia melanjutkan, saat ini sudah dianggarkan pembangunan kelas baru agar sekolah bisa menambah kuota peserta didiknya, sehingga bagi yang tidak mampu bisa tetap bersekolah di negeri.

Terakhir permasalahan tenaga kerja, Kasir menyebut ada sekitar 5000 pengangguran di Riau yang sama sekali tidak memiliki penghasilan, dan memang permasalahan ini belum ada solusinya.

"Karena di APBD tidak ada dicanangkan kegiatan keterampilan kompetensi, tapi kami sudah mengusulkan kepada pusat untuk menambah kuota supaya anak yang menganggur diberi pelatihan kerja dari dana APBN," tutupnya.