DPRD Riau melanjutkan perjuangan untuk merebut hak daerah atas hasil kekayaan kelapa sawit (CPO) yang saat ini pajaknya hanya masuk ke APBN.
(istimewa)
Rabu, 27 November 2019 09:03 WIB
RIAU ONLINE, PEKANBARU - DPRD Riau melanjutkan perjuangan untuk merebut hak daerah atas hasil kekayaan kelapa sawit (CPO) yang saat ini pajaknya hanya masuk ke APBN.
Wakil ketua komisi III DPRD Riau, Karmila Sari mengatakan pihaknya sudah berjumpa dengan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi guna menyatukan kekuatan untuk mendapatkan hak daerah atas minyak sawit dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH).
"Kita sudah tour ke daerah penghasil sawit. Kemarin ke Kaltim, Jambi, dan sekarang Sumut, mungkin nanti ke Sumsel lagi," kata politisi Golkar ini, Selasa, 26 November 2019.
Ditambahkan Karmila, kunjungan ini merupakan bentuk keseriusan pihaknya untuk mendesak pemerintah pusat agar memberikan porsi kepada daerah dari hasil kelapa sawit ini.
Dari pertemuan-pertemuan ini, Karmila mendapatkan berbagai masukan dari daerah lain, karena setiap daerah yang dikunjungi selalu memiliki historis berbeda dalam memperjuangkan DBH ini.
Baca Juga
"Banyak masukan, terutama kronologis perjuangan mereka," tuturnya.
Bahkan, dari perjumpaan dengan Edy Rahmayadi, diketahui bahwa belasan provinsi lain juga sudah membuat kesepakatan dalam memperjuangkan hal ini dan ada kemungkinan menunjuk provinsi Kaltim sebagai leader.
"Nanti akan ada pertemuan lanjutan, kita akan bahas ke teknisnya. Tak masalah bagi kita siapa leadernya, yang penting goal kita tercapai," pungkasnya.
Perjuangan ini, sambung Karmila memang tidak mudah sehingga membutuhkan sinergisitas dari semua pihak baik DPRD, gubernur, bahkan asosiasi-asosiasi pengusaha kelapa sawit.
Selama ini pajak dari CPO disalurkan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), namun ternyata penyaluran tersebut kurang efektif dengan berbagai alasan.
Jika memang nanti daerah diberi porsi pajak CPO dalam bentuk DBH, disampaikan Karmila akan membantu pemerintah pusat dalam membangun daerah.
"Kenapa tidak diberikan kepercayaan penuh pada daerah untuk dapatkan pajak itu, apalagi daerah yang menanggung resiko seperti kerusakaan jalan, kebakaran hutan. Toh, pembangunan itu juga ada tranparansinya," tuturnya.
