Pengamat Sebut Politik Dinasti Tak Baik Untuk Demokrasi, Ini Bahayanya

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pengamat politik Universitas Riau, Tito Handoko, mengatakan fenomena politik dinasti yang saat ini tengah berlangsung di 9 Pilkada serentak provinsi Riau tidak baik untuk kemajuan Demokrasi.

Tito mengungkapkan, Indoensia menganut sistem demokrasi terbuka dimana semua orang bisa mengakses segala bentuk informasi sehingga masyarakat akan tahu silsilah keluarga si calon.

Disampaikannya, ada beberapa survey yang sudah dilakukan, dari survey tersebut diketahui bahwa kepala daerah yang sedang berkuasa akan berupaya memenangkan keluarganya di Pilkada.

Upaya ini termasuk dengan memaksimalkan birokrasi yang berada dibawahnya mulai dari kepala dinas hingga tingkat kecamatan atau bahkan RW dan RT.

Tak hanya itu, kepala daerah juga akan melakukan pressure kepada perusahaan yang berada di wilayah tersebut.

"Dari survey itu, kepala daerah ini akan memaksimalkan birokrasi hingga ke tingkat bawah, pressure ke dunia usaha," katanya, Jumat, 18 Oktober 2019.

Apalagi, jika elektabilitas si calon ini masih rendah sehingga segala upaya akan dilakukan termasuk dengan mencari dana untuk memenuhi cost-cost politik.

"Dinasti politik akan sejalan dengan besarnya biaya politik. Logika Pilkada ini, semakin rendah elektabilitas maka cost politik akan semakin besar, sebaliknya semakin tinggi elektabilitas, cost politik makin rendah," jelasnya.

Tak hanya itu, kepala daerah juga pasti akan melibatkan keluarganya dalam setiap kegiatan yang menggunakan APBD untuk memasarkan si calon ini kepada masyarakat.

"Secara hukum tak salah, tapi secara etis itu tak baik," pungkasnya.

Selain itu, dinasti politik akan mempersulit si calon untuk menarik hati masyarakat, karena dinasti politik akan menjadi senjata ampuh oleh lawan politik di Pilkada mendatang.

Oleh sebab itu, Tito menyarankan agar keluarga yang ingin memajukan keluarganya untuk berpikir dulu supaya tidak muncul stigama negatif di masyarakat.

Stigma negatif tersebut dicontohkan Tito, masyarakat tentu akan menganggap keluarga ini gila kekuasaan dan ingin berkuasa terus dan tidak bosan berkuasa.

Jika masa kekuasaannya sudah habis, para keluarga pejabat sebaiknya berfikir kembali atau mengambil jeda sambil meningkatan daya tawarnya serta memperbaiki posisi keluarga di masyarakat.

"Yang namanya pemerintahan tidak selalu posisitf, pasti ada negatifnya di masyarakat, lebih-lebih kalau politik dinasti ini berlangsung, masyarakat tentu akan lebih melihat ke negatifnya daripada positifnya," imbuhnya.