PKB: Ini Bukan Tarung Prabowo atau Jokowi, Demokrat Saja Dapat Posisi

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ketua Fraksi PKB DPRD Riau, Ade Agus Hartanto, memastikan apa terjadi di DPRD Riau saat ini tidak ada hubungannya kubu-kubuan Prabowo-Jokowi seperti Pilpres 2019 lalu.

"Tidak ada 01 dan 02. Kan Demokrat ada di rapat itu, tidak ada hubungannya sama sekali. Ini dinamika politik biasa," kata Ade, Sabtu, 12 Oktober 2019.

Politisi asal Inhu ini mengatakan, PKB selama ini terus menjalin komunikasi dengan semua fraksi termasuk Gerindra, PAN dan PKS, tanpa membeda-bedakan antara partai pendukung Prabowo maupun Jokowi.

Memang, diakui Ade, dalam rapat terakhir terdapat perbedaan karena ada pihak tidak menerima hasil kesepakatan pembagian porsi kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Riau.

Apalagi, hingga ada pemaksaan kepada ketiga fraksi untuk menerima hasil kesepakatan lima fraksi saja. Hal tersebut sama sekali tidak benar.

"Pemaksaan itu tidak ada dalam politik, yang ada kita beri porsi di semua fraksi, namun tiga fraksi ini kebetulan kurang berkenan sehingga tidak menerima hasilnya. Barangkali begitu," ujar Ade.

Ade melanjutkan, kondisi seperti ini sudah pernah dialami PKB saat penyusunan AKD di awal-awal periode 2014-2019 lalu. Tiga fraksi, PKB, PDIP dan PPP, sama sekali tidak mendapatkan jabatan strategis di AKD.

Namun, tuturnya, PKB tidak pernah memboikot rapat, apalagi hingga membuat pernyataan di media. Sebab, menurutnya, hal tersebut sudah biasa dalam politik. 

"Kalau ada yang bilang tidak diberi posisi itu salah. Kami juga pernah mengalami di 2014, tapi kami tak mengkaitkan itu dengan KIH dan KMP. Saat itu jangankan diberi porsi, ditegur pun tidak ada," tuturnya.

Tapi di tahun ini, PKB punya niat mengajak ketiga fraksi tersebut kembali bergabung, namun persoalan ketidakcocokan yang susah dijelaskan.

"Supaya teman-teman fraksi ingat, ada tidak tegur sapanya waktu itu? kami tidak mau berlaku begitu ke teman-teman fraksi, kami tetap tegur, kami rangkul, kami beri porsi," tuturnya.

Kedepannya, Ade berharap agar tiga fraksi, Gerindra, PAN dan PKS, bisa kembali berbaur dan mengikuti mekanisme berlaku di DPRD Riau.

Disinggung mengenai rapat paripurna tandingan yang akan dilakukan oleh tiga fraksi tersebut, Ade enggan menanggapi.

"Saya tak maulah menanggapi wacana itu, yang jelas paripurna kemarin sudah sah dan susunan sudah diketok palu. Sudah sesuai dengan regulasi," tutupnya.