Ade Hartati Sebut Paripurna AKD Cacat Moral

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Sekretaris fraksi PAN DPRD Riau, Ade Hartati menuding empat partai yang ada di DPRD Riau tidak memiliki kedaulatan politik karena mengacu pada salah satu partai saja.

Hal tersebut disampaikan Ade menyusul permasalahan adanya dualisme di dalam tubuh DPRD Riau dalam pelaksanaan penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) periode 2019-2024.

"Empat partai tidak punya kedaulatan politik. Kenapa saya bilang begitu? Karena mereka mengacu pada satu partai saja. Proses ini sudah dikomunikasikan jauh-jauh hari, dan dalam penyusunan ada bahasa bahwa pimpinan salah satu partai tidak bersedia (menerima partai tertentu)," ujar Ade, Jumat, 11 Oktober 2019.

Ade enggan menyebutkan pimpinan partai mana yang mengintervensi penyusunan AKD DPRD Riau, namun yang jelas partai tersebut adalah partai tersebut merupakan partai pemenang di Pileg 2019 lalu.

"Saya tak perlu sebut partai apa, yang jelas ini adalah kecelakaan demokrasi karena bergantung pada partai lain," tuturnya.

Lebih jauh, paripurna yang diselenggarakan tadi malam adalah paripurna yang cacar moral, sebab seharusnya pimpinan DPRD Riau menunggu usulan semua fraksi sebelum menetapkan susunan fraksi.

"Paripurna cacat moral, tiga fraksi belum mengusulkan tapi rapat tetap dilangsungkan. Ada apa?," tambahnya.

Meski baru dilantik sejak sebulan yang lalu, namun tampaknya kondisi perpolitikan di internal DPRD Riau mulai memanas. Pasalnya, tiga fraksi di DPRD Riau yakni Gerindra, PKS dan PAN tak menghadiri rapat paripurna penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Dalam rapat yang digelar Kamis malam, 10 Oktober 2019 tersebut hanya diikuti oleh lima fraksi saja. Yakni Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB dan Fraksi Gabungan (PPP, Nasdem dan Hanura).

Meski tiga fraksi Gerindra, PKS dan PAN tak mengusulkan nama anggotanya di dalam AKD. Empat puluh anggota DPRD Riau yang mengikuti rapat tetap melanjutkan rapat. Alasannya, rapat sudah memenuhi kuorum.

Akibatnya, rapat tersebut dihujani interupsi karena ketua DPRD Riau Indra Gunawan Eet meminta rapat diskors karena ada tiga fraksi yang tidak menghadiri rapat penting ini.

Namun, keinginan Indra Gunawan ditentang sejumlah fraksi, salah satunya fraksi PKB yang disampaikan oleh Muhammad Adil. Adil mempertanyakan dasar hukum Eet ingin mengskors rapat.