Kinerja DPR RI Dapil Riau Kerap Dikritik, Begini Penjelasan Abdul Wahid

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota DPR RI dapil Riau Abdul Wahid mengatakan sah-sah saja masyarakat Riau memiliki pandangan yang kurang baik terhadap wakil rakyatnya yang ada di Senayan dalam beberapa tahun belakangan.

Dijelaskan Ketua PKB Riau ini, mungkin hal tersebut dikarenakan kurang ekspose kegiatan anggota DPR RI dapil Riau sehingga kinerja wakil rakyat di Senayan jarang sampai ke masyarakat.

Kemudian, diakui Wahid yang pernah menjadi anggota DPRD Riau dua periode ini, komunikasi antara Pemprov Riau dengan anggota DPR RI selama ini kurang intensif.

"Sekarang ini sistem kebijakan penganggaran itu online, dalam artian harus ada usulan dari Pemda ke DPR RI, jadi DPR RI akan memperjuangkan di Jakarta, nah kondisi sekarang ini mungkin akibat dari putusnya kontak Pemda dengan DPR RI," ujar Wahid, Sabtu, 5 Oktober 2019.

Dilanjutkan Wahid, sebagai putra daerah asal Riau tentu ia akan berbuat semaksimal mungkin. Sebab, Riau saat ini sangat membutuhkan bantuan dari Pemerintah Pusat baik dari sisi program maupun kebijakan.

Untuk itu, Wahid bersama belasan wakil rakyat Riau lainnya di Jakarta akan membuat forum komunikasi antara DPR RI dengan pemerintah di tingkat daerah sehingga semua pihak akan berjuang menyerap anggaran APBN.

"Kita ada 13 orang, nanti kita musyawarahkan. Di DPR RI ini ada 11 komisi, kalau bisa setiap komisi harus ada orang Riau. Setiap komisi itu kan masing-masing memiliki mitra, mulai dari infrastruktur, kesehatan, perekonomian dan lainnya. Kita akan bantu push di sana nanti," sambungnya.

Disinggung apakah Wahid akan tetap bersuara keras di DPR RI seperi semasa ia menjabat di DPRD Riau, Wahid memastikan dirinya akan tetap bersuara lantang di gedung Senayan demi Riau yang lebih baik.

"Saya tetap secara pribadi optimis bisa memperjuangkan Riau di parlemen. Saya tidak janji. Tapi saya berusaha. Riau harus diperjuangkan kalau mau maju. Saya tetap akan keras, mungkin kawan-kawan yang lain juga gitu," tutupnya.

Untuk diketahui, kinerja anggota DPR RI kerap di kritik oleh sejumlah pihak karena kurangnya serapan anggaran dari APBN.

Akibatnya sejumlah pembangunan gedung instansi vertikal. Bahkan sejumlah Mega proyek seperti gedung Mapolda, Kejati Riau, bahkan fly over ditanggung oleh APBD Riau.

Terlebih, dalam beberapa tahun belakangan APBD Riau terus mengalami penurunan pendapatan akibat dari menurunnya harga komoditas pertanian dan pertambangan.